Sri Mulyani Respons Gaji PNS DKI Rp 20 Juta, Ahok Dianggap 'Sapu Kotor'

Round-Up 5 Berita Terpopuler

Sri Mulyani Respons Gaji PNS DKI Rp 20 Juta, Ahok Dianggap 'Sapu Kotor'

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 21 Nov 2019 21:00 WIB
Sri Mulyani Respons Gaji PNS DKI Rp 20 Juta, Ahok Dianggap Sapu Kotor
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Berita terpopuler detikFinance Kamis (21/11/2019) adalah soal gaji PNS DKI Rp 20 juta. Rencananya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas soal gaji PNS daerah yang biasanya mendapat porsi lebih di besar dalam anggaran, termasuk soal gaji PNS DKI.

Berita terpopuler lainnya masih tentang Basuki Tjahaja Purnama mau jadi bos BUMN. Santer beredar kabar pria yang beken disapa Ahok itu akan menjadi petinggi di PT Pertamina.

Penolakan pun berdatangan mulai dari serikat pekerja Pertamina hingga sejumlah lembaga sosial. Bahkan, Ahok dianggap sebagai 'sapu kotor' yang tak mampu bersih-bersih di BUMN.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mau tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini:
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons soal gaji PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bisa sampai Rp 28 juta per bulan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berkomentar secara luas, tak hanya di lingkup satu provinsi.

"Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan, yaitu mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri," kata dia ditemui di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Dia menjelaskan bahwa dalam hal standar gaji di masing-masing daerah tergantung kemampuan anggarannya. Namun jika gaji ini porsinya terlalu besar, anggaran untuk pembangunan malah jadi tak optimal.

"Seperti yang saya sampaikan, APBD di seluruh Indonesia ya, nggak cuma satu daerah ya, ini porsi bayar gajinya itu sudah cukup besar, artinya yang biaya untuk anggaran yang dipakai untuk pembangunan menjadi terkurangkan," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini: Heboh Gaji PNS DKI Rp 20 Juta, Sri Mulyani Mau Temui Tito

Kontorversi tak pernah berhenti sejak muncul kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) akan jadi pimpinan BUMN. Banyak yang menolak Ahok masuk ke BUMN, meskipun ada juga yang mendukung mati-matian.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara pun menjadi salah satu kubu yang menolak Ahok. Dia dan beberapa pembicara hari ini menggelar diskusi publik bertajuk 'Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat'.

Marwan meragukan munculnya anggapan bahwa masuknya Ahok ke BUMN untuk melakukan bersih-bersih. Justru dengan integritas Ahok yang dipertanyakan dia curiga pratik kotor di BUMN akan semakin merajalela.

"Kala dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," tuturnya.

Baca selengkapnya di sin: Ahok Dianggap 'Sapu Kotor' yang Tak Mampu Bersihkan BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Ada beberapa alasan sehingga akhirnya kementerian membawa persoalan Jiwasraya ke ranah hukum.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, kementerian membawa masalah ini ke ranah hukum karena berkaitan dengan produk.

Baca selengkapnya di sini: Erick Thohir Minta Kongkalikong di Jiwasraya Dibongkar!

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terus merancang kebijakan skema kerja pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) bisa kerja dari mana saja. Suharso ingin, skema kerja PNS tidak perlu wajib ngantor.

"Bappenas mulai mengkaji assignment-nya, desain itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita praktikkan pelan-pelan," ujar Suharso di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Untuk tahap awal, ia akan mencobaa 1.000 PNS di Bappenas untuk bekerja tanpa harus ngantor. Cara ini akan dimulai per Januari 2020. Uji coba ini dilakukan untuk mensukseskan perkantoran pemerintah yang akan dikonsep secara smart office.

Baca selengkapnya di sini: Asyik! 1.000 PNS Mulai Kerja dari Rumah Tahun Depan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono 'ngedumel' kepada pegawainya. Basuki jengkel pegawainya dinilai kurang melayani investor.

Hal itu terjadi saat acara Market Sounding Empat Proyek Tol kepada investor di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta. Yang membuat Basuki jengkel adalah set tempat duduk yang diatur dalam acara tersebut. Pejabat PUPR tampak duduk di barisan depan, sedangkan investor duduk di barisan berikutnya.

"Mestinya para investor duduk di depan. Mindset yang harus kita ubah, kita melaksanakan APBN juga kita melayani investor. Kalau bicaranya APBN nggak apa-apa pejabat di depan, pagi ini kan mau layani investor," kata Basuki, Kamis (22/11/2019).

Baca selengkapnya di sini: Basuki Jengkel Pejabat Duduk di Depan, Investor Malah di Belakang

Hide Ads