Kepala Kantor Pajak Jadi Mafia, Pengamat: Banyak Godaan

Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan pajabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memiliki godaan dan tantangan yang berat.

Jika tidak memiliki integritas yang tinggi maka korupsi pun mudah terjadi. Hal itu sudah terbukti karena belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap salah satu pejabat di lingkungan DJP.

"Ya saya rasa memang di DJP dan DJBC hampir sama, pasti banyak godaan. Jadi memang godaan dan tantangannya berat," kata Prastowo saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Salah satu pejabat yang tergoda adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA3), Yul Dirga bersama empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT WAE. Suap diduga terkait pengajuan restitusi pajak PT WAE senilai Rp 5,3 miliar pada 2015 dan Rp 2,7 miliar pada tahun pajak 2016.

Baca juga: Sri Mulyani Kesal Kepala Kantor Pajak Jadi Mafia

Tindakan tersebut juga membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kesal bukan kepalang. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan kekesalannya saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan.

Prastowo menjelaskan jabatan seorang kepala kantor di DJP sangat besar, banyak godaan datang pada saat musim pemeriksaan pajak.

"Area yang rawan tetap pemeriksaan pajak, penegakan hukum (bukper dan penyidikan), keberatan, penagihan, dan waskon," jelasnya.

"Yang paling rawan saya kira pemeriksaan pajak, karena di situ exercise kewenangan paling besar, mencakup pengujian kepatuhan WP termasuk ke pembukuan dan pembuktian," sambungnya.

Baca juga: Kesalnya Sri Mulyani Kepala Kantor Pajak Jadi Mafia, PNS Libur Jumat

Korupsi membuat citra DJP kembali tercoreng, namun Prastowo percaya masih banyak pegawai pajak yang memiliki integritas tinggi. Agar tidak terulang, pemerintah bisa menerapkan skema reward and punishment dengan baik kepada seluruh pegawainya.

"Mesti dilakukan penataan sistem kembali. Penguatan integritas, reward and punishment yang lebih tegas, optimalisasi peran whistleblowing system, dan lain-lain. Tapi punishment yang keras paling efektif," ungkap dia.

Simak Video "Trump Kesal Netflix Kena Pajak di RI, Ini Kata Sri Mulyani"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)