Sumber Masalah yang Menggerogoti PT PANN

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 05 Des 2019 13:40 WIB
Foto: Pradita Utama
Jakarta - PT PANN tengah menjadi sorotan. Namanya tak pernah terdengar bertahun-tahun, tapi tiba-tiba diusulkan mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) di 2020 sebesar Rp 3,76 triliun.

Uang yang akan disuntikkan itu juga bukan untuk mengembangkan bisnis tapi untuk menyelamatkan perusahaan dari utang. Suntikan modal itu untuk pembayaran konversi pokok utang subsidiary loan agreement (SLA).

PANN sebenarnya bukanlah perusahaan kemarin sore. Perusahaan yang dulunya bernama Pengembangan Armada Niaga Nasional berdiri sejak 1974. Perusahaan berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perseroan dalam bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional.


Berdirinya PT PANN (Persero) menjadi amanat Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II. Dokumen Repelita II tersebut menyatakan agar pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas di bidang pembiayaan dan pengembangan armada niaga nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN ini memiliki direksi baru. Tapi, PT PANN punya masalah sejak tahun 1994.

Perusahaan ini didirikan dengan tujuan memberikan pembiayaan hanya untuk kapal laut. Nah menurut Erick awal mula perusahaan ini melempem ketika pada 1994 juga masuk membiayai pembelian pesawat.

"Direksinya baru tapi ada problem dari 1994 ketika me-leasing pesawat terbang yang jumlahnya 10 pada saat itu. Saya rasa sangat tidak fair saya sebagai menteri langsung menyalahi direksi, tetapi ini adalah bagian BUMN terlalu banyak dan tidak kembali ke core bisnis. Padahal PT PANN itu awal didirikan untuk leasing kapal laut. Bukan kapal udara. Nanti ada kapal-kapal yang lain, kapal-kapalan," jelas Erick di Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12/2019).


Terlebih, kata dia, pemerintah punya misi menciptakan lapangan kerja. Sementara, BUMN ini punya anak usaha yang 'menggemukkan diri' dan diisi oleh para oknum. Itu belum lagi perusahaan ini diisi oleh orang-orang tua pensiunan.

"Apalagi, visi presiden yang bicara cipta lapangan kerja, ternyata BUMN ini punya anak hanya menggemukkan diri dan diisi cuma kroni-kroni oknum bahkan orang-orang, mohon maaf saya bukan anti orang tua, saya sangat apresiasi, tapi kalau diisi pensiunan sedangkan 58% penduduk Indonesia di bawah 35 (tahun) berarti kan tidak membuka lapangan kerja," tutupnya.
Halaman

(das/dna)