.webp)
"Tidak ada gaji yang telat. Seluruh gaji untuk pegawai, baik PNS maupun PBPNS (Pegawai Bukan PNS) dibayarkan tepat waktu, sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan," tuturnya yang minta identitasnya dirahasiakan.
Ia pun menjelaskan bahwa honor yang ramai dibicarakan merupakan honor Satuan Kerabat Kerja (SKK). Dalam pemberian honor SKK tersebut, ia menilai bahwa perusahaan di bawah Helmy justru melakukan pembenahan dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.
"Ada berbagai kategori honor dalam penggunaan anggaran negara. Jika yang dimaksudkan adalah SKK atau Honor Satuan Kerabat Kerja, maka sesungguhnya direksi telah banyak melakukan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam hal pembayaran. Bahkan untuk honor produksi bulan berjalan saja sudah dibayarkan kepada Kerabat Kerja yang berdinas," terang sumber tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah lebih dari 12 tahun kerja di TVRI, baru kali ini merasakan pola kerja mulai profesional. Intinya yang saya amati sebagai pekerja, arah direksi yang sekarang di jalur yang relatif benar. Ini bisa masyarakat rasakan perbedaan dengan siaran kita sekarang dibandingkan beberapa tahun ke belakang," imbuh dia.
Beberapa program baru TVRI dinilainya sebagai gebrakan yang membuat TVRI kembali dilirik masyarakat. Contohnya tayangan Liga Premier Inggris.
Kalau saya lihat kenyataannya saja. Saya bertahun-tahun di TVRI, baru kali ini punya kebanggaan tersendiri karena kita berani menyiarkan acara-acara top. Apalagi ada hampir semua pertandingan olahraga, hak siarnya ada di TVRI," jelas dia.
Sumber pertama tersebut menilai bahwa pesan berantai yang beredar maupun komentar-komentar yang memicu konflik lainnya merupakan ulah kelompok yang kehilangan 'lapaknya' ketika Helmy menjabat dan mulai melakukan pembenahan di televisi nasional tersebut. Bahkan, ia menyebutkan bahwa hubungan antara karyawan dengan Helmy baik-baik saja.
"Dan di internal kami di antara karyawan dan bos juga relatif berjalan baik. Untuk isu miring ini hanya suara segelintir orang yang kehilangan eksistensi akibat ulah mereka sendiri. Ini adalah kelompok-kelompok yang zona nyamannya terusik oleh kepemimpinan Helmy Yahya. Helmy memang menyingkirkan orang-orang yang tidak mau bekerja dan menjadi benalu sejak konflik TVRI ada yaitu tahun 2007, dan pihak inilah selalu jadi pemain dalam setiap konflik TVRI," ungkap sumber pertama tersebut.
Lalu, terkait keputusan Dewas TVRI, ia menuturkan bahwa karyawan TVRI tidak tahu-menahu atau pun diberikan informasi sebelumnya. Menurutnya, karyawan TVRI mengetahui kapar Dewas memecat Helmy dari pemberitaan di media.
"Saya sebagai karyawan nggak pernah tahu kalau Dewas memutuskan sesuatu. Tahunya tiba-tiba beredar luas di media," pungkas sumber pertama itu sebagai pernyataan terakhirnya kepada detikcom.
Menambahkan pernyataan tersebut, sumber kedua yang dihubungi detikcom menilai bahwa pengambilan keputusan Dewas atas Helmy tak obyektif. Kemudian, munculnya isu honor ditunggak hanyalah sebagai jurus 'mengkambing-hitamkan' Helmy.
"Isu Honor SKK sering dijadikan alasan atau kambing hitam oleh sekelompok orang yang ingin memecat direksi. Seharusnya dalam pengambilan sebuah keputusan penting, dilakukan assesment atau penilaian yang obyektif dengan mengukur parameter kinerja direksi, bukan langsung asal pecat. Saya mencium adanya indikasi like and dislike di balik penonaktifan Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI," ucap sumber kedua itu.
Ia pun meminta kepada semua pihak yang berwenang atas keputusan itu melihat secara mendalam terkait kemajuan TVRI di bawah kepemimpinan Helmy Yahya sejak tahun 2017 silam.
"Tengoklah kemajuan yang sudah dicapai oleh TVRI di bawah kepemimpinan Helmy Yahya, lihat analisa secara mendalam tentang bagaimana tantangan dan peluang TVRI ke depan," tutupnya.
Lihat pesan berantai yang beredar di WA di halaman berikutnya.
