Faisal Basri Kritik Asing Banyak Pegang Surat Utang RI

Ardan Adhi Chandra, Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 10 Des 2019 19:00 WIB
Foto: Muhammad Ridho
Jakarta - Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik porsi utang pemerintah yang 38% dimiliki asing. Ia menyebut kepemilikan asing di surat utang pemerintah tertinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

"Utang pemerintah 38% dipegang asing. Indonesia adalah negara yang utang pemerintahannya tertinggi yang dipegang oleh asing. Di negara-negara lain rata-rata di Filipina di bawah 10%, Malaysia yang agak gede 22%. Kita 38,3% government currency bonds per Maret 2019," kata Faisal dalam dalam acara Dialog APBN untuk Indonesia Maju di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah membuat ketidakpastian dengan membuat porsi asing cukup besar dalam memegang surat utang.

"Yang membuat ketidakpastian adalah pemerintah," tambahnya.



Sebelumnya, Faisal juga mengatakan bahwa investor lokal di pasar modal sudah cukup mendominasi dengan persentase 66%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan beberapa tahun lalu di level 50%.

"Yang menarik juga saya lihat di stock market investor lokal itu sudah dua per tiga. Lima tahun yang lalu 50%-50%, sekarang investor lokal dua per tiga. Persisnya ya 66% hampir dua per tiga," ujarnya.

B30 Tidak Menguntungkan Rakyat

Kebijakan bahan bakar jenis biodiesel 30% (B30) juga dinilai tidak menguntungkan rakyat. Dana sawit dari seluruh rakyat disebut hanya menguntungkan salah satu pihak.

"Kajian B20, B30 hanya menguntungkan namanya Wilmar bukan rakyat. 1/3 dana dari sawit itu larinya ke Wilmar. Ada dana sawit dari seluruh rakyat larinya ke Wilmar yang punya dua pabrik biofuel," kata Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang menerapkan B30 hanya akan menjadi bom waktu di masa mendatang.

"Karena dia (Wilmar) minta subsidi terus. Bisnis tidak pernah rugi itu biofuel. Dijamin oleh pemerintah seperti bisnis di surga," sebutnya.

Faisal menyebut penurunan tax ratio yang terjadi di Indonesia menunjukkan ada sesuatu yang bermasalah dalam perekonomian.

"Masa pemerintah menyelesaikan masalah dengan create bom waktu. Itu yang saya takut dan mudah-mudahan seperti ini tidak terulang dan akhirnya semua itu tidak ada artinya kalau kemampuan penerima pajaknya ya turun terus," ungkapnya.



Simak Video "Siap-siap Pekan Depan Kemenkeu Lelang SUN"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)