SBY Bicara Penurunan Angka Pengangguran Sekitar 1% Belum Cukup

Jakarta - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara soal pengangguran dan lapangan kerja dalam acara refleksi akhir tahun. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mengatakan penurunan angka pengangguran yang 1% belum cukup dalam waktu 5 tahun.

"Jika melihat data statistik, memang ada penurunan angka pengangguran sekitar 1% dalam waktu 5 tahun. Tentu ini belum cukup. Di samping itu, kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita." kata SBY di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dalam catatannya, SBY bilang, meskipun tidak menganggur tetapi sebanyak 28,4 juta masyarakat Indonesia berstatus sebagai pekerja paruh waktu. Sementara, yang masuk kategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta.

"Jumlahnya, 36,5 juta orang. Tentu ini angka yang besar," tegas mantan presiden ke-6 Indonesia itu.

Baca juga: SBY Sebut Utang Bukan Barang Haram, Tapi...

"Di samping itu juga banyak terjadi peralihan pekerjaan, dari sektor formal ke sektor informal. Keadaan seperti ini kerap diikuti menurunnya penghasilan, dan tentunya daya beli mereka," sambungnya.

Untuk itu, SBY berpesan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam menaikkan biaya yang menjadi tanggungan rakyat. Menurutnya, kenaikan sejumlah harga seperti BPJS Kesehatan hingga tarif listrik tidak tepat di saat keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

"Perhatikan "timing" (kapan dinaikkan) dan seberapa besar angka kenaikan yang tepat. Secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah," tutur SBY.

Baca juga: SBY: Daya Beli Lemah Memang Nyata

Ia pun mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Beberapa caranya yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan program Kartu Pra Kerja.

"Demokrat berharap, pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang sangat besar saat ini dapat menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak. Demokrat juga menyambut baik program Kartu Pra Kerja yang ada dalam APBN 2020. Ini sebuah inisiatif yang baik. Yang penting, program dengan anggaran Rp 10 triliun untuk 2 juta peserta tersebut dapat dikelola dengan baik," ungkapnya.


(hns/hns)