Butuh 3 Tahun Bereskan Tekor Neraca Dagang RI

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan terutama dalam sektor minyak dan gas (migas) memakan waktu lama. Bahkan, perhitungan pemerintah butuh waktu 3 tahun memperbaiki defisit neraca dagang.

"Ini semuanya tidak bisa instan, memakan waktu 2-3 tahun. Jadi target dari Bapak Presiden, dalam 3 tahun neraca ini akan segera diperbaiki," ungkap Airlangga usai menghadiri Dialog RCEP di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Airlangga menuturkan, dalam 3 tahun ini pemerintah akan menggenjot produksi migas (lifting), penerapan bahan bakar B30 sampai B100, dan juga implementasi green avtur. Kemudian, pemerintah juga bakal menggenjot produksi Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) atau Tuban Petro untuk menekan impor petro kimia.

"Oleh karena itu program yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi impor migas itu meningkatkan lifting, plus juga untuk implementasi B30 tahun depan, ditambah lagi juga kita punya program misalnya untuk mengurangi bbm (bahan bakar minyak) dengan produksi B100. Termasuk study dari green avtur dan finalisasi TPPI untuk mengurangi impor petrochemical," terang Airlangga.

Baca juga: Neraca Dagang RI Tekor, Mendag Beberkan Jurus Tingkatkan Ekspor

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada November 2019 negatif US$ 1,33 miliar. Angka tersebut berasal dari ekspor November 2019 sebesar US$ 14,01 miliar dan impor sebesar US$ 15,34 miliar.

Impor Indonesia di November 2019 itu turun 9,24% dibanding November 2018. Sementara dibandingkan dengan Oktober 2019, impor bulan ini naik tipis 3,94%.

Angka impor US$ 15,34 miliar itu terdiri dari impor migas sebesar US$ 2,13 miliar dan non migas sebesar US$ 13,2 miliar.

Impor migas di November 2019 tercatat naik 21,6% dari posisi Oktober 2019 sebesar US$ 1,75 miliar. Meskipun dibandingkan dengan posisi November 2018, angka itu turun 25,55% dari US$ 2,86 miliar.

Baca juga: Bahas Impor Baja, DPR Panggil Kemendag dan Kemenperin

(fdl/fdl)