Jakarta - Berita Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias
Ahok bergabung dengan
PT Pertamina (Persero) jadi berita yang banyak menarik perhatian masyarakat jelang penutupan tahun 2019. Ada yang menolak, ada juga yang mendukung Ahok.
Kabar Ahok akan masuk ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkuak pada 13 November 2019 lalu. Saat itu, Menteri BUMN Erick Thohir memanggil dan meminta Ahok untuk menjadi salah satu bos perusahaan pelat merah.
Ahok saat itu mengaku tak tahu akan ditempatkan di BUMN apa serta jabatan yang akan ia emban.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (petinggi) BUMN. Gitu aja. Jabatannya apa BUMN mana saya nggak tahu, mesti tanya ke Pak Menteri. Itu aja sih," kata Ahok usai dipanggil Erick Thohir di Kementerian BUMN.
Meski Ahok mengaku tak tahu akan bekerja di BUMN apa, kabar yang santer terdengar ia akan ditempatkan di Pertamina. Sejumlah sumber detikcom pun juga mengatakan demikian, Ahok rencananya akan ditempatkan di Pertamina.
Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok
Tak lama berselang kabar Ahok masuk bakal masuk BUMN, Serikat pekerja Pertamina tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan menolak jika Ahok harus masuk Pertamina. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai mantan Gubenur DKI Jakarta itu ialah sosok yang kerap buat keributan.
"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.
Arie melanjutkan, Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat komisaris maupun direksi.
"Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik," tuturnya.
Luhut Pasang Badan
Mendengar penolakan tersebut, Menko Kemaritiman dan Inverstasi Luhut Binsar Pandjaitan pun pasang badan. Luhut justru mempertanyakan orang-orang yang menolak Ahok.
"Kalau orang baik ada yang tidak setuju masuk, kan yang tidak setuju masuknya perlu dipertanyakan," ujar Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Luhut yakin Ahok adalah orang baik dan layak menduduki posisi di BUMN, termasuk Pertamina. Dia heran orang yang baik dan lurus malah ditolak.
"(Ahok) itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya, (masa) ndak mau dibersihin," tambahnya.
Erick Thohir Umumkan Ahok Jadi Komut Pertamina
Setelah jadi teka-teki, Erick Thohir akhirnya mengumumkan posisi Ahok. Erick mengatakan, Ahok akan menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina menggantikan Tanri Abeng.
"Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama di Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, Ahok ditunjuk menjadi Komut Pertamina untuk membereskan masalah defisit transaksi berjalan atau current account deficit. Penentuan Ahok sebagai Komut diusulkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Nah kenapa diputuskan Pak Ahok jadi Komisaris Utama di Pertamina, karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit, dan itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN," tutur Pramono di Gedung Sekretariat Kabinet, Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Selain itu, menurut Pramono, kehadiran Ahok di Pertamina untuk membereskan internal Pertamina agar tak melulu impor minyak, tapi mendorong pengembangan energi baru terbarukan seperti biodiesel 20% (B20) dan B30.
Pramono tidak menjelaskan rinci soal internal Pertamina tersebut, namun dia menegaskan jika tidak segera dibereskan maka persoalan defisit transaksi berjalan tak kunjung selesai.
"Kalau di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya sangat besar. Inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita, sehingga dengan demikian penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu," tegas Pramono.
.webp)
