Jumat, 27 Des 2019 06:51 WIB
Bukan UMP, Gaji Pekerja UMKM Akan Diatur Terpisah
Ilustrasi Foto: Ari Saputra
Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa ke depan aturan terkait upah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tak akan lagi disamaratakan dengan skema pengupahan bagi tenaga kerja perusahaan besar yang berskala nasional apalagi multinasional.
Lantaran, skema pengupahan tersebut dianggap memberatkan oleh kalangan pengusaha, terutama bagi UMKM. Sebab, kekuatan permodalan usaha kecil berada jauh di bawah perusahaan nasional dan multinasional tersebut.
"Ini sudah menjadi bagian yang diusulkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, di mana memang harus ada pengupahan khusus tentang UMKM ini," kata Teten ditemui di Smesco Tower, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2019).
Terkait nilai sekaligus formulasi ideal pengupahan khusus untuk UMKM itu, Teten tak bisa banyak merinci.
"Mengenai nilainya segala macam itu belum sampai detail, nanti Kemenko Ekonomi yang menyampaikan," imbuhnya.
Lantas, kapan aturan ini diterbitkan?
Rencana diterbitkannya aturan ini terungkap setelah sebelumnya pemerintah dikabarkan tengah mendalami sejumlah aturan terkait ketenagakerjaan seperti fleksibilitas jam kerja, pengupahan hingga proses rekrutmen maupun PHK.
Hal tersebut menjadi satu pembahasan dalam isu ketenagakerjaan di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Akan tetapi, pembahasan beleid ini belum final dan masih berlangsung.
Awalnya RUU ini bersama omnibus law perpajakan ditarget sudah dapat diserahkan pemerintah kepada DPR RI selambatnya sebelum 12 Desember 2019. Namun rencana tersebut dipastikan molor.
Akhirnya, target penyerahan kedua RUU itu kembali diundur hingga selambat-lambatnya ditarget menjadi awal tahun depan sudah sampai di DPR RI.
Sehingga, aturan pengupahan terhadap UMKM baru bisa diterapkan setelah seluruh proses RUU omnibus law tersebut rampung.
Simak Video "Jangan Tunggu Bangkrut! Jokowi Minta Bantuan UMKM Segera Cair"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)
Lantaran, skema pengupahan tersebut dianggap memberatkan oleh kalangan pengusaha, terutama bagi UMKM. Sebab, kekuatan permodalan usaha kecil berada jauh di bawah perusahaan nasional dan multinasional tersebut.
"Ini sudah menjadi bagian yang diusulkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, di mana memang harus ada pengupahan khusus tentang UMKM ini," kata Teten ditemui di Smesco Tower, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2019).
"Mengenai nilainya segala macam itu belum sampai detail, nanti Kemenko Ekonomi yang menyampaikan," imbuhnya.
Lantas, kapan aturan ini diterbitkan?
Rencana diterbitkannya aturan ini terungkap setelah sebelumnya pemerintah dikabarkan tengah mendalami sejumlah aturan terkait ketenagakerjaan seperti fleksibilitas jam kerja, pengupahan hingga proses rekrutmen maupun PHK.
Hal tersebut menjadi satu pembahasan dalam isu ketenagakerjaan di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Akan tetapi, pembahasan beleid ini belum final dan masih berlangsung.
Awalnya RUU ini bersama omnibus law perpajakan ditarget sudah dapat diserahkan pemerintah kepada DPR RI selambatnya sebelum 12 Desember 2019. Namun rencana tersebut dipastikan molor.
Akhirnya, target penyerahan kedua RUU itu kembali diundur hingga selambat-lambatnya ditarget menjadi awal tahun depan sudah sampai di DPR RI.
Sehingga, aturan pengupahan terhadap UMKM baru bisa diterapkan setelah seluruh proses RUU omnibus law tersebut rampung.
Simak Video "Jangan Tunggu Bangkrut! Jokowi Minta Bantuan UMKM Segera Cair"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)
