.webp)
"Ini harus dihentikan, polemik ini harus dihentikan. Problem lobster ini kecil sekali, 1 dari 100 atau ribuan masalah di kelautan. Ada masalah yang lebih besar di kelautan," kata Heru saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (28/12/2019).
Heru menjelaskan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus tegas mengambil sikap mengenai ekspor benih lobster. Pasalnya, banyak negara yang memberlakukan larangan. Misalnya, Filipina yang kontur geografisnya sama dengan Indonesia pun memberlakukan pelarangan ekspor benih lobster.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Maju Mundur Kebijakan Ekspor Benih Lobster |
"Semua negara melarang, hanya Singapura yang tidak melarang karena dia tidak punya (garis pantai), makanya dipakai transit. Kalau saya itu, harus dibudidayakan," jelas dia.
Dengan memberlakukan pelarangan, Heru menyampaikan kepada pemerintah untuk menggencarkan budi daya lobster di tanah air. Budi daya yang dimaksud adalah pembesaran dari benih hingga siap dikonsumsi. Pasalnya, lobster tidak bisa dibudi daya seperti pada umumnya yaitu mulai penetasan hingga proses pengawinan. Lobster, dikatakan Heru hanya bisa dipantau proses pembesarannya.
"Kalau saya dari awal sebenarnya konservasi itu harus. Karena ini berhubungan dengan keberlanjutan, karena benih itu hilang, untungnya kerapu itu bisa dibudidayakan, bandeng bisa ditarik ke darat kalau lobster tidak bisa," kata dia.
(hek/eds)
