.webp)
Pemberdayaan dan Kesetaraan Koperasi
Frans Meroga yang juga Direktur Generasi Optimis Research & Consulting (GORC) ini kembali menghimbau pemerintah agar momentum perumusan UU Omnibus Law ini jadi ajang pembuktian memprioritaskan ekonomi kerakyatan dengan memberikan peranan yang besar kepada koperasi dalam strategi akselerasi transformasi ekonomi.
"Identiknya Koperasi dengan UMKM tidak terbantahkan karena yang paling paham tentang UMKM dan lebih banyak sentuhan langsung dengan UMKM adalah Koperasi," ujar Frans.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil riset Generasi Optimis Research & Consulting (GORC) menyimpulkan setidaknya ada 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai arus utama transformasi ekonomi.
Pertama, dalam RUU Omnibus Law yang baru nanti diharapkan telah mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi agar koperasi dapat lebih terlibat aktif dalam inklusi keuangan di masyarakat.
Kedua, Kementerian Koperasi diharapkan menjadi motor untuk terwujudnya penilaian dan pemeringkatan rating obligasi bagi koperasi. Mendesak adanya sebuah lembaga yang merilis kategori investasi sebuah koperasi sangat penting, karena sebenarnya secara regulasi koperasi dimungkinkan untuk menerbitkan Surat Utang Koperasi (SUK).
"Dua hal ini nyata sebagai bukti perlakuan setara kepada koperasi agar dapat akses pendanaan lebih luas. Juga akan sejalan dengan harapan Wakil Presiden Abah Kyai Ma'ruf baru-baru ini yang ingin semakin banyak Koperasi dan UMKM melantai di bursa," jelas Frans yang juga penulis "The Ma'ruf Amin Way".
Selanjutnya yang ketiga, libatkan secara aktif koperasi dalam program peningkatan kelas UMKM. Koperasi dinilai paling cocok diberikan peran sebagai inkubator sehingga pendampingan, pelatihan, dan penguatan modal kepada UMKM layak dipercayakan kepada koperasi yang kredibel dan memiliki jaringan luas sekaligus aktif meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan.
"Besar harapan kami keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan bukanlah jargon semata, pemerintah pasti sangat serius ingin meningkatkan perekonomian melalui Koperasi dan UMKM," harap Frans.
"Oleh karena itu Pak Jokowi harus yakin bahwa koperasi tetap mampu menjadi soko guru perekonomian bangsa," pungkas Frans yang juga Ketua Bidang Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (ASKOPINDO).
Simak Video "Video: Kementerian Kebudayaan Minta DPR Dukung Pembuatan RUU Omnibus Law"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
