Jakarta -
Berita terpopuler detikFinance Selasa (31/12/2019) adalah kepastian harga rokok naik rata-rata 35%. Kenaikan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2020.
Keputusan kenaikan cukai rokok dan HJE pun sudah dibahas dan disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanggal 13 September 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Selain itu, berita terpopuler lainnya adalah tentang cara mafia bikin Indonesia terus menerus impor minyak. Pengin tahu informasi lengkapnya? Baca 5 berita detikFinance terpopuler berikut ini:
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar Rp 23% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35%. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020.
Kepala Sub Direktorat Publikasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020.
"Insya Allah jadi (naik)," kata Deni saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (31/12/2019).
Keputusan kenaikan cukai rokok dan HJE pun sudah dibahas dan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanggal 13 September 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
"Kita semua akhirnya memutuskan untuk kenaikan cukai rokok ditetapkan sebesar 23% dan kenaikan harga jual eceran sebesar 35%," kata Sri Mulyani pada saat itu.
Baca selengkapnya di sini:
Harga Rokok Pasti Naik 35% Mulai 1 Januari 2020Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada oknum yang membuat Indonesia terus membuka keran impor minyak alias mafia migas. Di saat yang sama dirinya juga kesal karena pembangunan kilang minyak mandek bertahun-tahun.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menjelaskan bahwa cara mafia migas membuat Indonesia tidak bisa lepas dari impor minyak memang dengan menghalangi pembangunan kilang. Itu berdasarkan temuan pihaknya selaku anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang pernah dibentuk Jokowi pada 2014-2015 Lalu.
"Misalnya gini, dalam pembangunan kilang misalnya itu ya. Nah ini bagi kami tim itu, itu sangat anomali ya karena bertahun-tahun seperti dikatakan Jokowi juga sudah bertahun-tahun ya tidak bisa dibangun," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (31/12/2019).
Dia mencontohkan, banyak investor yang bersedia untuk membangun kilang di Indonesia, mulai dari Saudi Aramco, Rosneft Oil Company, hingga Overseas Oil & Gas (OOG). Tapi prosesnya berjalan sangat lambat.
Baca selengkapnya di sini: Begini Cara Mafia Bikin RI Impor Minyak Terus
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir belum genap 3 bulan memimpin kementerian setelah dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Namun, ia telah melakukan perombakan besar-besaran di perusahaan pelat merah alias BUMN.
Lantas, BUMN apa saja yang telah dirombak Erick Thohir? Berikut daftar lengkapnya dirangkum detikcom: 11 BUMN Dirombak Erick Thohir dalam 3 Bulan, Ini Daftarnya
Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sunaryo mengatakan pada awal tahun 2020 pun pita cukai yang tertera di bungkus rokok pun baru.
"Sudah, jadi ini di kantor Bea cukai itu per diberlakukannya PMK mereka sudah menetapkan per masing-masing merek pas pesan pita cukai 35%," kata Sunaryo saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (31/12/2019).
Sunaryo mengungkapkan peredaran rokok dengan pita cukai yang baru pada 1 Januari 2020 pun sudah menetapkan kenaikan HJE 35%.
"Harga yang tertera di pita cukai per 1 Januari sudah 35%," jelas dia.
Namun bagaimana dengan rokok stok lama yang pita cukainya masih menggunakan HJE tahun sebelumnya?
Baca selengkapnya di sini: 1 Januari 2020 Harga Rokok Naik 35%, Stok Lama Bagaimana?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan mengancam oknum yang membuat Indonesia terus membuka keran impor minyak alias mafia migas. Dirinya mengaku sudah mengetahui siapa dalang dibalik penyebab tekor neraca perdagangan Indonesia itu.
Lantas bisakah Jokowi melawan mafia migas tersebut?
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai pembuktian Jokowi mampu atau tidak membasmi mafia migas adalah dengan melihat pembangunan kilang minyak. Jika kilang yang selama ini mangkrak bisa dibangun artinya Jokowi berhasil.
"Nah maka indikator kalau misalnya Jokowi sudah tahu orangnya (mafia migas) dan siap digigit, maka saya kira indikator yang digunakan kalau ketika kilang tadi bisa dibangun maka mafia migas sudah digigit," kata Fahmy saat dihubungi detikcom, Selasa (31/12/2019).
Sebaliknya, jika kilang yang mau dibangun tetap terbengkalai, artinya mafia migas masih berkuasa untuk membuat Indonesia ketergantungan impor minyak.
"Kalau kilang tadi masih terkatung-katung maka dibalik kandasnya pembangunan kilang itu ada mafia migas dan Jokowi nggak mampu menggigitnya," ujarnya.
Baca selengkapnya di sini: Sudah Tahu Dalangnya, Beranikah Jokowi Sikat Mafia Migas?
Halaman Selanjutnya
Halaman