Polemik Normalisasi Ciliwung Mandek, Viral Bos KAI Naik Getek Berkursi

Pengelolaan sungai Jakarta jadi sorotan di tengah bencana banjir besar yang melanda beberapa hari terakhir. Dalam mengelola sungai terjadi silang pendapat antara dua pemimpin.

Di zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikenal istilah normalisasi yaitu menambah kapasitas sungai dan memperkuat pinggir sungai dengan beton. Sedangkan di zaman Anies Baswedan dikenal naturalisasi, cara Anies tidak menggunakan beton.

Namun bagi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dua metode ini sama saja. Sama-sama melebarkan sungai untuk menambah kapasitasnya. Menurutnya mau naturalisasi atau normalisasi, pelebaran sungai tetap mesti dilakukan.

"Mau namanya naturalisasi mau normalisasi sama semua. Sungai tetap butuh dilebarkan," kata Basuki ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Baca selengkapnya di sini: Basuki: Naturalisasi atau Normalisasi, Sungai Harus Dilebarkan!

Banjir besar melanda Jakarta di awal 2020. Normalisasi Kali Ciliwung yang mandek diperkirakan jadi biang keladinya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, hanya 16 km bantaran kali yang sudah selesai normalisasi, padahal panjang total kali sekitar 33 km. Proyek tersebut malah mandek sejak dua tahun lalu.

Senada dengan Basuki, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Bambang Hidayah memang mengakui proyek mandek. Lantas apa sih masalahnya bisa sampai mandek?

Bambang menyebut pembebasan lahan yang lambat dari Pemprov DKI Jakarta jadi masalah utama proyek normalisasi mandek. Menurutnya, kalau sudah ada progres lahan yang dibebaskan pihaknya akan cepat menyelesaikan proyek normalisasi ini.

"Intinya, kita tuh kalau udah ada sekian meter sekian luas lahan bebas, cepat kita kerja. Yang penting tuh lahan," ungkap Bambang kepada detikcom, Kamis (2/1/2020).

Baca selengkapnya di sini: Dikeluhkan Basuki, Biang Kerok Mandeknya Normalisasi Ciliwung Terungkap!

Mengawali tahun baru, banjir kembali menggenang ibu kota. Selama banjir terjadi, ada beberapa kejadian unik yang kerap kali jadi bahan perbincangan netizen.

Salah satunya adalah video mengenai Dirut (Direktur Utama) KAI yang sedang menaiki bangku di atas sebuah rakit di tengah banjir.

Video tersebut direkam saat Dirut KAI Edi Sukmoro meninjau langsung lokasi Dipo KRL Bukit Duri pada Kamis (2/1) Siang. Edi Sukmoro didampingi Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia Wiwik Widayanti dikatakan sedang meninjau langsung lokasi untuk memastikan proses normalisasi Dipo KRL Bukit Duri.

Baca selengkapnya di sini: Viral Bos KAI Naik Getek Berkursi Cek Banjir di Bukit Duri

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengubah susunan direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI. Kementerian yang dipimpin Erick Thohir menunjuk Eko Taufik Wibowo sebagai Direktur Utama RNI.

Eko yang sebelumnya Direktur Utama PT Berdikari (Persero) menggantikan Didik Prasetyo yang sebelumnya Direktur Utama RNI.

"Iya benar," kata Eko saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (3/1/2020).


Baca selengkapnya di sini: Erick Thohir Geser Dirut Berdikari ke RNI

Pemerintah Indonesia menegaskan China telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna. Hal ini setelah kapal coast guard China masuk tanpa izin ke wilayah teritori laut Indonesia.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa hingga kini pihaknya sedang berunding untuk mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini.

"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik," ungkap Prabowo, di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).

Ditanya soal diplomasi, Prabowo mengatakan pemerintah pasti akan mencari cara paling damai untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana pun, kata Prabowo, China negara sahabat.

Baca selengkapnya di sini: Ingin Damai soal Natuna, Prabowo: China Negara Sahabat