Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 13 Jan 2020 18:09 WIB

Jokowi Ingin Semua Kementerian dan Lembaga Kompak soal Natuna

Hendra Kusuma - detikFinance
Kapal Coast Guard China-4301 membayangi KRI Usman Harun-359 (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) Kapal Coast Guard China-4301 membayangi KRI Usman Harun-359 (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin bahwa seluruh kementerian/lembaga (K/L) kompak menangani permasalahan yang ada di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Pada tahun 2016, Jokowi juga telah menginstruksikan kepada seluruh K/L untuk mengembangkan wilayah Natuna, terutama perikanan, migas dan pertahanan.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan bahwa instruksi Presiden Jokowi juga sudah disepakati oleh seluruh perwakilan K/L pada rapat koordinasi mengenai Natuna di KSP siang ini.

"Kita tidak secara spesifik bicarakan investasi, tapi kita membicarakan bahwa kita di K/L harus kompak mengimplementasikan instruksi presiden," kata Jaleswari di KSP, Jakarta, Senin (13/1/2020).


Belakangan ini perairan Natuna membuat hubungan Indonesia dengan China memanas, lantaran kapal-kapal nelayan Negeri Tirai Bambu didampingi oleh Coas Guard telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) tanah air tanpa izin.

Kekompakan yang dimaksud, kata Jaleswari adalah bagaimana menjalankan seluruh instruksi Presiden Jokowi. Sehingga seluruh K/L tidak bergerak sendiri-sendiri. Sehingga pembangunan Natuna sesuai instruksi Presiden Jokowi pun akan terlaksana.

"Ya sebetulnya ini adalah rapat koordinasi dan kita mendiskusikan sesama K/L tentang Natuna, dan di sana kita menyimpulkan bahwa kita butuh kekompakan untuk melihat satu persepsi tentang Natuna," jelas dia.


"Apalagi Presiden sejak 2016 sudah menginstruksikan kepada semua K/L untuk melakukan pembangunan sentra-sentra industri ekonomi kerakyatan dan penguatan pertahanan di Natuna," jelasnya.

Persoalan yang ada di Natuna sekarang ini, lanjut Jaleswari adalah menyangkut kedaulatan negara. Apalagi masalah kapal China masuk Indonesia tanpa izin sudah dilakukan berkali-kali.

"Kita bicara Natuna ini, seperti yang diketahui publik bahwa ini adalah bicara soal hak berdaulat dan soal kedaulatan negara. Dan kita tahu bahwa ketika kita bicara kedaulatan negara itu harga mati, tak bisa ditawar lagi bahwa Natuna adalah bagian dari Indonesia yang sudah ditegaskan presiden," ungkap dia.

Simak Video "Jika Tak Ada Kesamaan Dasar Hukum, Polemik Natuna Dinilai Tak Akan Selesai"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com