Edhy Prabowo Evaluasi Larangan Era Susi soal Kapal di Natuna

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 15 Jan 2020 06:30 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo/Foto: Pradita Utama
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meramaikan wilayah Zona Ekonomi Ekalusif (ZEE) di Natuna diramaikan oleh nelayan tanah air. Instruksi bertujuan agar potensi laut nasional dimanfaatkan nelayan lokal.

Belakangan ini di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) ramai menjadi perdebatan lantaran masuknya kapal coast guard China ke wilayah ZEE tanpa izin. Kapal pengaman laut asal Negeri Tirai Bambu ini dikabarkan mengawal kapal nelayan di sana.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Polhukam telah menyiapkan nelayan untuk berlayar ke Natuna. Setidaknya sudah ada sekitar 470 kapal nelayan yang siap memanfaatkan potensi laut Natuna.

Namun nelayan yang ingin ke perairan Natuna harus menggunakan kapal berkapasitas besar. Mengingat Natuna berada di laut lepas.



"Saya rasa Kemenko Polhukam sudah rapat dengan lintas Kementerian dan di sana disampaikan bahwa akan ada nelayan-nelayan yang akan dikirim ke sana yang akan berlayar di sana dan saya rasa kita melihat bahwa wilayah laut di sana membutuhkan kapal-kapal di atas 150 GT," kata Deputi V KSP, Jaleswari di kantornya, Senin (13/1/2020).

Sampai saat ini pengoperasian kapal berkapasitas besar masih terganjal oleh Peraturan Dirjen Tangkap melalui SE Nomor D1234/DJPT/PI470D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/SIKPI. Aturan tersebut menyebut kapal berukuran besar seperti yang berukuran 150 GT dilarang beredar dai perairan RI sejak tahun 2015.

Apakah Edhy Prabowo akan mencabut larangan tersebut? Klik halaman selanjutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Menteri KKP Edhy Prabowo Sempat Masuk ICU Gegara Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]