Bocoran Skenario PNS Pusat Hijrah ke Ibu Kota Baru 2024

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 20 Jan 2020 21:30 WIB
Foto: Muhammad Rosyid
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) pusat akan hijrah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024. Hal itu menyusul selesainya pembangunan cluster pemerintah di ibu kota baru.

Jokowi juga sudah menugaskan Kementerian PAN-RB untuk membuat roadmap atau peta jalan pemindahan seluruh abdi negara pusat. Sehingga sistem pemerintahan tetap berjalan di 2024.

Kementerian PAN-RB sendiri sudah memiliki peta jalan tersebut, ada dua skenario yang ditawarkan instansi yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu.

Skenario pertama yaitu diterapkan kepada 182.462 PNS atau berlaku untuk seluruh usia. Angka ini berasal dari asumsi kelembagaan kementerian/lembaga (K/L) dan bisnis proses sama dengan saat ini. Lalu, rekrutmen ASN baru prinsip zero growth.


Skenario kedua yaitu diterapkan kepada 118.513 PNS dengan usia maksimal 45 tahun. Angka ini berasal dari asumsi kelembagaan kementerian/lembaga (K/L) dan bisnis proses beralih menjadi smart government, rekrutmen ASN baru prinsip zero growth 5 tahun ke depan.

Angka 118.523 PNS ini berasal dari 116.157 PNS pusat dengan usia sampai dengan 45 tahun, lalu pejabat struktural 2.356 orang.

Ongkos Ditanggung Pemerintah

Mengenai biaya pemindahan ASN, dalam roadmap Kementerian PAN-RB diatur oleh peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Dalam aturan itu mengakomodasi biaya transportasi pegawai, keluarga (istri/suami dan anak), biaya pengemasan dan angkutan barang, serta uang harian.

Adapun estimasi biaya pemindahan untuk skenario pertama atau terhadap 182.462 PNS sekitar Rp 2,91 triliun. Biaya ini berdasarkan asumsi 1 ASN terdapat 5 orang terdiri dari si ASN, suami/istri, 2 anak, 1 PRT. Lalu, belum termasuk biaya pengemasan dan angkutan barang, uang harian selama tiga hari untuk 5 orang, dan tiket PNS dan keluarga sesuai golongan.

Dalam skenario pertama, biaya untuk golongan I totalnya Rp 11,9 miliar, terdiri dari uang harian Rp 430.000 per hari atau Rp 6.450.000 per 1 keluarga ASN total selama 3 hari. Lalu, biaya transportasi Rp 3.706.000 per orang atau Rp 18.530.000 per 1 keluarga ASN jika ditotal maka Rp 24.980.000 per 1 keluarga ASN.

Total biaya Rp 11,9 miliar ini ditujukan untuk 477 abdi negara. Seluruh golongan I itu adalah Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara.

Selanjutnya
Halaman
1 2