Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 24 Jan 2020 13:11 WIB

Sederet Taktik Sri Mulyani Buru Pajak Netflix

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Agung Pambudhy/Taktik Sri Mulyani Buru Pajak Netflix
Jakarta -

Kementerian Keuangan sudah menyiapkan amunisi untuk mengejar pajak Netflix dan perusahaan berbasis digital lainnya, yang selama ini mengeruk keuntungan di Indonesia tapi belum berkontribusi pada penerimaan pajak.

Amunisi tersebut tertuang dalam RUU ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian. Dalam beleid tersebut ada sembilan poin mengenai upaya pemerintah dalam mengejar setoran pajak, salah satunya soal pajak perusahaan berbasis digital seperti Netflix, Spotify, Google, Facebook, Twitter, dan lainnya.

RUU ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian sendiri sudah dibahas pada Desember 2019. Rencananya aturan ini akan masuk dalam UU omnibus law perpajakan yang akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, cara tersebut tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian.

"Walau mereka tak punya kantor cabang di Indonesia tapi kewajiban pajak tetap ada. Karena mereka ada Significant Economic Presents," kata Sri Mulyani di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Sri Mulyani bilang, ketentuan pengenaan pajak Google cs ini sudah dibahas dalam pertemuan G20. Awalnya, pengenaan pajak harus menghadirkan fisik perusahaan di negara yang ingin mengenakan pajak, seperti Indonesia. Dengan RUU ini, kata Sri Mulyani, pemerintah tidak lagi mewajibkan fisik kantor perusahaan berbasis digital internasional di Indonesia.

Sederet Taktik Sri Mulyani Buru Pajak Netflix

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com