.webp)
Pemerintah sedang menyiapkan daftar positif investasi (positive/white list investment). Hal itu untuk menggantikan daftar negatif investasi (DNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2016.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Perpres daftar positif investasi akan rampung pada bulan ini.
"Sekarang kan kita ubah dari negative list menjadi positive list. Tentang bidang-bidang usaha apa saja yang akan ditutup atau setengah tertutup, dan yang dibuka umum, itu kita menunggu Perpresnya. Sekarang lagi digodok. Kemungkinan besar akhir bulan ini selesai," kata dia di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan tersebut, dia jelaskan tidak masuk ke dalam omnibus law. Namun Bahlil belum mau menjelaskan secara lebih rinci mengenai kebijakan tersebut.
"Rencananya di akhir bulan ini. Itu berbentuk Perpres ya. Jadi dia tidak termasuk dalam UU omnibus law. Kita tunggu saja lah akhir Februari," sebutnya.
Semula pemerintah akan merilis kebijakan tersebut pada bulan Januari tahun 2020. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Artinya molor dari yang dijadwalkan.
"Prioritas bahwa yang dilarang itu akan menjadi basis dari pada perubahan DNI, itu kita akan melarang yang memang dilarang berdasarkan konvensi internasional atau ada national interest. Jadi yang dilarang itu senjata kimia, atau berproses dengan merkuri. Sehingga yang lain (dari) itu akan dibuka, pemerintah akan mengeluarkan positive list di bulan Januari," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (11/11/2019).
 |
(toy/eds)
