.webp)
Sejumlah menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hari ini rapat di kantor Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Rapat tersebut membahas program strategis terkait infrastruktur.
Usai rapat, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan telah memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo agar segera mengisi aktivitas nelayan di Laut Natuna Utara. Hal ini untuk menghindari terulangnya kapal-kapal maling ikan yang masuk di wilayah Natuna Utara.
"Tadi kita bicara mengenai misalnya Natuna, bagaimana pak Edhy supaya segera nelayan yang di sebelah Utara itu bisa berfungsi," kata Luhut di kantor Basuki, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Luhut bilang, tempat-tempat pariwisata yang memiliki spot diving akan didorong memiliki Rumah Sakit (RS) yang disediakan chamber hiperbarik untuk para penyelam.
"Kemudian bahas pariwisata, bagaimana supaya tempat pariwisata ada chamber yang untuk diving supaya kalau ada apa-apa bisa ditangani, ada rumah sakitnya, selama ini kan tidak ada," ujarnya.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto menambahkan, rapat tadi membahas terkait sektor-sektor kementerian yang membutuhkan infrastruktur. Terkait mana yang akan diprioritaskan, ia hanya tinggal menunggu dari masing-masing kementerian.
"Sektor lain membutuhkan infrastruktur, mana yang didahulukan. Misalnya dermaga atau pelabuhan kan banyak. Kita ngikut saja, mana yang didulukan kita ngikut," katanya.
Diketahui, rapat dihadiri oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio, hingga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Hadi pula mendampingi Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, dan jajaran eselon I dari masing-masing kementerian.
 |
(eds/eds)
