Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengumpulkan 1.000 lebih kepala desa dan camat se-Jawa Tengah hari ini. Tito menjelaskan terkait pengawasan dan pengelolaan dana desa.
Acara tersebut yaitu Rapat Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 di Holy Stadium Marina, Semarang. Selain dihadiri Mendagri, ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
Dalam acara tersebut, Tito menjelaskan tahun 2020 alokasi dana desa Rp 72 triliun untuk 74.953 desa di seluruh Indonesia. Ia mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan para Camat agar bisa menjadi konsultan karena ada kepala desa yang masih belum paham soal administrasi pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan.
"Saya minta tolong APIP dan Camat bahkan APH (Aparat Penegak Hukum) bertindak sebagai konsultan atau advisor," kata Tito di Semarang, Selasa (18/2/2020).
Salah satu upaya meningkatkan pemahaman ke kepala desa salah satunya dengan mengadakan pertemuan seperti yang digelar hari ini. Ada 9 provinsi yang serentak menggelar rapat serupa dan lainnya akan menyusul pada tahap kedua dan ketiga bulan ini.
"Sebaiknya dikumpulkan seperti ini, dibagi tiga tahap. Saya pilih Jateng karena masalah ide pemerintahan desa dari Jateng. Merupakan daerah yang memiliki desa terbanyak," katanya.
Tito juga menyebut ada usulan agar dana desa bisa digunakan untuk mengurus batas desa yang masih belum jelas karena menurutnya masih banyak desa yang batasnya tidak jelas sehingga berpengaruh pada berbagai hal termasuk investasi.
"Ini sedang dibicarakan, bisa tidak Rp 20 juta atau Rp 30 juta agar bisa untuk menyelesaikan batas desa," tandasnya.
Bagaimana respons Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo? Klik halaman selanjutnya
Simak Video "Wanti-wanti Mendagri soal Sanksi Pelanggar Aturan PPKM Darurat"
[Gambas:Video 20detik]
