Restu Jokowi Jadi Syarat Edhy Revisi Aturan Susi

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah memfinalisasi revisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Dapat diketahui, pada tahun 2016, Menteri KKP saat itu, Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 tahun 2016. Atas pertimbangan tertentu Edhy merevisinya.

"Sudah difinalisasi, tinggal saya harus laporkan ke Pak Presiden dulu ya," kata dia ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Dia menjelaskan draf revisi yang telah difinalisasi itu akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret mendatang. Namun bila memungkinkan akan disampaikan ke Presiden bulan ini.

"Diharapkan awal Maret ya, seharusnya sih bulan ini, tapi kan karena waktu ya, kita lihat ya," sebutnya.

Poin-poin yang direvisi termasuk mengenai aturan main ekspor benih lobster itu sendiri. Tapi Edhy belum bersedia menjabarkannya. Menurutnya pada saatnya akan disampaikan.

"Sudah semua (termasuk aturan ekspor benih lobster), sudah semua. Tinggal tunggu waktunya nanti akan kami umumkan," tambahnya.

Apa alasan Edhy merevisi aturan tersebut?

Aturan yang dibuat Susi melarang nelayan menangkap benih lobster, bahkan memperjual-belikannya. Lobster hanya boleh dikeluarkan dari perairan ketika sudah berukuran 200 gram.

Namun, kebijakan itu sedang dikaji ulang oleh Edhy. Ia bertekad untuk memberi kesempatan bagi nelayan yang biasanya menangkap benih lobster untuk dijual dan diekspor.

Menurutnya, ekspor benih lobster itu mata pencaharian para nelayan yang terenggut sejak 3 tahun lalu.

"Bagaimana industri mereka? Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Permen 56 itu tahun 2016. Sudah 3 tahun mereka terkatung-katung. Sekarang masih dibiarkan mereka mati," ujar Edhy kepada detikcom saat ditemui di kediamannya, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Permen 56 tahun 2016 itu dinilai Edhy tak berpihak pada nelayan. Pasalnya, banyak nelayan yang dipenjara karena ketahuan menangkap dan menyelundupkan benih lobster.

Bahkan, menurut Edhy, ketika Permen 56 tahun 2016 itu ditetapkan, marak kasus penyelundupan benih lobster.

"Dulu sebelum ada Permen ini kan nggak ada istilah penyelundupan-penyelundupan. Penjualan sebebas-bebasnya, di bandara, di pelabuhan. Kemudian ada pelarangan," terang Edhy.

Halaman 1 2

Selanjutnya

Restu Jokowi Jadi Syarat Edhy Revisi Aturan Susi

Mendag Revisi Aturan Impor, Khususnya soal Tekstil

Menperin Sebut Revisi Aturan TKDN Bukan karena Latah Tarif Trump

Respons Mendag soal Diminta Revisi Aturan Impor

Cak Imin: Tak Boleh Paksakan Vasektomi, Tak Ada Aturan Jadi Syarat Bansos

Pemkot Cirebon Revisi Aturan soal Live Musik di Bulan Ramadan

Pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan Tunggu Revisi Aturan Ini

Jokowi Ungkap Syarat Tunjukkan Ijazah Aslinya

Aturan dan Syarat Ditetapkannya Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Tag Terpopuler

tarif impor

ihsg

harga emas