Bos BKPM Geram Masih Ada Pungli Izin Investasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia geram lantaran masih menemukan pungli investasi di tanah air. Hal itu ditemukannya dalam kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat.

Kehadiran Bos BKPM ke Sorong ini dalam rangka menghadiri High Level Meeting (HLM) on Green Investment Blueprint for Papua and West Papua pada tanggal 26-27 Februari 2020. Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Setibanya di Sorong, Kepala BKPM langsung melakukan pertemuan dengan para Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat, serta beberapa perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat.

Dalam pertemuan itu, Bahlil tidak menyia-nyiakan kesempatan mendengarkan secara langsung cerita di lapangan, khususnya kendala investasi yg dihadapi oleh perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat. Adapun pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen BKPM dalam melakukan pengawalan investasi.

"Menurut saya, peluang menciptakan lapangan kerja dapat tercipta atas dasar persamaan pandang antara pemerintah dan pengusaha," ujar Bahlil dalam keterangan resminya yang dikutip detikcom, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan perusahaan menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi, antara lain terkait infrastruktur, regulasi, pembebasan lahan, dan adanya pungutan liar.

"Kalau masih ada pungli, tolong laporkan saja ke DPMPTSP, mereka akan bantu untuk laporkan ke Polisi. BKPM sudah ada Nota Kesepahaman langsung dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk pengamanan investasi. Laporkan saja!" tegas Bahlil.

Mantan Ketua Hipmi ini juga menyampaikan kepada perusahaan terkait adanya permasalahan lahan yang harus diselesaikan dengan sistem adat, perusahaan harus hati-hati dalam melakukan sosialisasi dengan penduduk setempat.

"Menjalankan bisnis di Papua itu mudah, asal kalian masuknya pas dan benar. Perlu perhatian khusus dalam konteks sosialisasi dengan rakyat," jelas Bahlil.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat juga menyampaikan beberapa usulan, antara lain terkait anggaran dalam melakukan pengawalan investasi. Banyak perusahaan yang sulit sekali menyampaikan data realisasi investasinya. Menanggapi hal tersebut, Bahlil bilang saat ini BKPM akan segera mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Bappenas.

"Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi saat Rakornas Investasi 2020 minggu lalu, DAK akan diberikan sebagai tambahan anggaran 2020 ini," ucap Bahlil.

Selain itu, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Papua Barat Bungaran Sitanggang menyampaikan masih kurangnya keterbukaan investor terkait masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

"Kami harap investor dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya, sehingga kami dapat bantu memfasilitasi permasalahan yang dihadapi," ujar Bungaran.

Bahlil mengharapkan dengan adanya pertemuan ini, pengusaha dan pemerintah daerah dapat sama-sama lebih terbuka dan saling bersinergi. Bahlil berpesan kepada Kepala Dinas DPMPTSP yang hadir untuk terus membantu dan mempermudah pengusaha dalam menjalankan usahanya di wilayah Papua Barat ini.

"Jangan hanya melihat besar kecilnya investasi, tapi juga lihat investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, yang dapat menciptakan multiplier effects," pesan Bahlil.

Bahlil menyampaikan 76% total pendapatan negara itu berasal dari pajak badan, yang bukan lain adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan investasinya di Indonesia.

"Kita bantu hidupkan pengusaha, sama dengan kita bantu negara. Kalau pengusaha di sini mati, maka negara yang akan rugi. Jadi, kita harus support pengusaha," katanya.