Arab Saudi Setop Umrah, Pesangon PHK Karyawan Indosat

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji (SAPUHI) Syam Resfiadi melaporkan jemaah umrah Indonesia per pukul 12.00 WIB sudah tidak bisa terbang ke Arab Saudi. Mereka tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

"Itu (laporan) langsung staf saya dari airport bahwa per jam 12 itu tidak boleh lagi ada penerbangan menuju ke Jeddah," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (27/2/2020).

Dirinya pun mengirimkan video kondisi terkini di Bandara Soetta. Video tersebut dia peroleh dari stafnya bernama Noviadi. Melalui rekaman berdurasi 1.22 menit, Novi melaporkan.

"Saya melaporkan, dengan Novi, di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, bahwa hari ini tanggal 27 Februari 2020 bertepatan hari Kamis, bahwa semua penerbangan menuju ke Saudi per pukul 12 sudah di-close dengan adanya instruksi dari Kementerian Haji Dan Umrah di Saudi Arabia," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini: Arab Saudi Setop Umrah, Jemaah Menumpuk di Soetta

PT Indosat Tbk (ISAT) buka suara soal PHK terhadap 677 karyawannya. Sampai saat ini sudah 92 persen dari 677 karyawan terdampak Indosat terdampak PHK yang setuju.

Sekitar 622 karyawan yang setuju dikenai PHK mendapatkan pesangon hingga 70 bulan gaji, sedangkan yang masa kerjanya paling sebentar, yaitu di bawah satu tahun, mendapatkan 14 bulan gaji. Secara rata-rata, pesangon yang diberikan sebesar 43 bulan gaji. Gaji karyawan terdampak PHK juga sudah dinaikkan 3-6 persen.

"Rata-rata 43 bulan gaji. Paling kecil ada 14 bulan kurang dari satu tahun (masa kerjanya). Di UU 13/2003 maksimum 32 bulan. Kita tertinggi ada 70 bulan gaji," kata Director & Chief Human Resources Officer Indosat Ooredoo Irsyad Sahroni di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020).

Baca selengkapnya di sini: Kena PHK, Karyawan Indosat Dapat Pesangon hingga 70 Kali Gaji

DPR RI menyentil konsep naturalisasi penanganan banjir ala Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Konsep yang dibuat berbeda dengan konsep ala Gubernur sebelumnya yakni Joko Widodo (Jokowi) tersebut dinilai tak memberi perubahan signifikan.

Untuk itu, menurut Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dari fraksi PDIP menantang Anies agar fokus menunjukkan kinerjanya dalam menangani banjir ketimbang repot-repot mengagas konsep baru.

"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan naturalisasi dan normalisasi. Tapi kami pengin dengar apa sih kerjanisasi yang telah dilakukan," kata Lasarus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Ia berpendapat, hal itu menunjukkan tak ada kinerja yang dihasilkan Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir Sungai Ciliwung. Padahal, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus menunggu proses pembebasan lahan demi bisa menyelesaikan normalisasi Ciliwung yang baru berjalan 16 km dari total 33 km.

"Kalau tidak dibebaskan, Pak Menteri tidak bisa kerja. Jadi berdebat di sini perkaranya tidak normalisasi atau naturalisasi, tapi tidak ada kerjanisasi," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini: DPR Kritik Keras soal Banjir, Ini Jawaban Anies

Banjir nampaknya sudah menjadi langganan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya jika musim turun hujan. Pemerintah tentu tak tinggal diam, sejumlah proyek infrastruktur untuk penangkal banjir telah direncanakan.

Beberapa proyek penangkal banjir pun sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja, pengerjaan terpaksa berhenti di tengah jalan lantaran terkendala pembebasan lahan.

Adapun proyek pertama adalah normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi dilakukan dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) sampai Manggarai.

Proyek kedua adalah Sodetan Ciliwung yang bisa mengalirkan sebagian air dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Lagi-lagi proyek ini juga mandek akibat terkendala lahan.

Adapun proyek mandek di daerah Bidara Cina, Jakarta Timur. Ada sekitar 8.054 meter persegi lahan yang harus dibebaskan di Bidara Cina agar bisa melanjutkan proyek Sodetan Ciliwung.

Jalur Sodetan Ciliwung memiliki panjang 1,27 km, namun hingga kini baru 600 m saja yang selesai.

"Kan ada 1.270 meter ini baru 600 meter sudah selesai, nah sisanya belum karena yang di Bidara Cina belum bebas (lahannya)," ungkapnya.

Baca selengkapnya di sni: Pantas Jakarta 'Tenggelam', Dua Proyek Antibanjirnya Mandek

Biro penyelenggara perjalanan umrah mengungkapkan jemaah umrah Indonesia per siang ini sudah tidak bisa terbang ke Arab Saudi. Penerbangan ke Arab Saudi ditutup baik untuk kegiatan liburan juga bisnis.

Saat ini calon jemaah tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Informasi tersebut dibenarkan Branch Communication Manager Soekarno-Hatta International Airport Haerul Anwar.

"Iya, sementara kan ini semenjak ada announced dari Kementerian di Saudi Arabia ya, Indonesia termasuk salah satu negara yang memang sementara ini di-close untuk penerbangannya. Gitu lho," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (27/2/2020).

Padahal tadi pagi penerbangan menuju Arab Saudi masih berjalan normal. Hal itu dibenarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pihak maskapai penerbangan.

Haerul menjelaskan penerbangan ke Arab Saudi memang masih berjalan normal pagi tadi. Namun per saing ini penerbangan sudah ditutup.

"Kalau tadi sebagian sih sudah ada beberapa slot yang pagi ya berangkat ke Saudi. Cuma terus jam 1 kan, setelah jam 1 siang ini dari sana nggak terima lagi," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini: Penerbangan ke Arab Saudi Ditutup, Sampai Kapan?