Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 05 Mar 2020 16:06 WIB

16 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tidak Optimal, Ini Penyebabnya

Anisa Indraini - detikFinance
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif atau sampai September 2018 sebesar 5,17%. Ilustrasi pertumbuhan ekonomi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pada periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah merilis 16 paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ini ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun sayangnya ada beberapa paket kebijakan tidak berjalan optimal.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan beberapa alasan tidak tercapainya paket kebijakan ekonomi periode I Jokowi. Salah satunya karena ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Utamanya menyangkut proses perizinan dan investasi.

"Kebijakan 16 paket ada beberapa belum bisa dilaksanakan karena koordinasi terbatas," kata dia dalam Business Law Forum 2020 di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (5/3/2020).


Airlangga mencontohkan, beberapa hal yang belum disepakati dalam pake kebijakan ekonomi periode pertama Presiden Jokowi yakni penetapan harga gas industri sebesar US$ 6. Kemudian, negatif list di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga tidak berjalan.

"Kalau kita gunakan sistem seperti itu transformasi hanya berjalan 10 tahun. Ini kita tidak ingin hendaki," jelas dia.

Untuk itulah Airlangga mengatakan pemerintah saat ini tengah membuat terobosan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja. Aturan 'sapu jagat' ini diharapkan akan menggairahkan iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.



Simak Video "Blak-blakan Menyiasati Pandemi untuk Menggerakkan Ekonomi"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com