Pada periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah merilis 16 paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ini ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun sayangnya ada beberapa paket kebijakan tidak berjalan optimal.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan beberapa alasan tidak tercapainya paket kebijakan ekonomi periode I Jokowi. Salah satunya karena ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Utamanya menyangkut proses perizinan dan investasi.
"Kebijakan 16 paket ada beberapa belum bisa dilaksanakan karena koordinasi terbatas," kata dia dalam Business Law Forum 2020 di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Airlangga mencontohkan, beberapa hal yang belum disepakati dalam pake kebijakan ekonomi periode pertama Presiden Jokowi yakni penetapan harga gas industri sebesar US$ 6. Kemudian, negatif list di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga tidak berjalan.
"Kalau kita gunakan sistem seperti itu transformasi hanya berjalan 10 tahun. Ini kita tidak ingin hendaki," jelas dia.
Untuk itulah Airlangga mengatakan pemerintah saat ini tengah membuat terobosan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja. Aturan 'sapu jagat' ini diharapkan akan menggairahkan iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.
Simak Video "Pemerintah Tunggu Perppu Cipta Kerja Dibacakan di Paripurna DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
