.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada kebijakan konkret yang mampu menurunkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan defisit neraca perdagangan. Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2021.
Salah satu usulan Jokowi adalah para jajaran menteri harus memiliki kebijakan prioritas untuk menyelesaikan masalah CAD dan defisit neraca perdagangan.
"Di 2021 defisit neraca dagang dan transaksi berjalan harus semakin menurun," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan prioritas yang dimaksud, kata Mantan Gubernur DKI Jakarta ini adalah pengembangan industri produk substitusi impor. Seperti halnya program biodiesel 30% (B30). Program ini diharapkan terus dikembangkan menjadi B100.
"Perlu diberikan prioritas pengembangan industri substitusi impor kemudian lanjutkan bioenergi ke B40 dan B50, dan meningkatkan lifting minyak kita," jelasnya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta penyusunan APBN tahun anggaran 2021 bisa menjadi stimulus dalam hal meningkatkan daya saing ekonomi nasional, nilai tambah produk tanah air, hingga pemerataan pembangunan.
"Daya tarik investasi harus terus ditingkatkan agar bisa membuka lapangan kerja baru, insentif bagi tumbuhnya industri manufaktur juga harus diberikan. Terutama yang berkaitan dengan industri padat karya," katanya.
Tidak sampai di situ, Jokowi juga meminta adanya penguatan SDM unggul melalui program pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional melalui Kartu Pra Kerja yang berujung pada pengentasan kemiskinan.
"Kemudian hilirisasi industir harus terus didorong terutama di Indonesia Timur. Penguatan usaha mikro kecil menengah harus terus dilakukan sehingga bisa naik kelas dan masuk supply chain nasional dan global. Saya minta diberi perhatian khusus pada program KUR, Mekaar, Umi, dan bank wakaf mikro," ungkapnya.
(hek/ara)
