Koperasi hingga Bank Wakaf Butuh Super Apps Jika Ingin Maju

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 12 Mar 2020 07:45 WIB
Ilustrasi Uang Rupiah
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menerima Ketua KSPPS Nasari Syariah Mandiri Chandra Saritua. Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapat dukungan dari gerakan koperasi untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berada pada posisi nol persen pada tahun 2024.

Hal ini sesuai dengan seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penduduk sangat miskin yang saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,71% dari total penduduk Indonesia dapat lepas dari jeratan kemiskinan pada tahun 2024 sebagai momentum perwujudan Indonesia Maju 2030.

Ketua KSPPS Nasari Syariah Mandiri Chandra Saritua mengatakan pihaknya bersama asosiasi gerakan koperasi telah merumuskan dua langkah strategis percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan koperasi sebagai pelaku utamanya.

Pertama, membangun ekosistem closed-loop melalui kerja sama antar lembaga keuangan mikro seperti koperasi, bank wakaf mikro, dan badan usaha milik desa (BUMdes) juga stakeholder lain di industri UMKM seperti swasta besar dan BUMN.

Keterlibatan pihak-pihak tersebut akan dijembatani melalui platform digital sebagai big data, e-commerce, fintech, dan e-wallet. Terobosan ini pun diyakini akan menghapus stigma selama ini bahwa koperasi itu old-fashioned tidak mengikuti perkembangan.

"Jadi dengan super apps akan didapatkan inventarisasi data kebutuhan produk-produk yang dibutuhkan dan terintegrasi dalam sebuah big data. Juga otomatis membentuk marketplace sehingga antar anggota koperasi bisa saling bertransaksi," ujar Chandra dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2020).


Ia menambahkan, platform digital koperasi ini akan berbeda dengan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang sudah ada. Digitalisasi hanya sebagai enabler penetrasi pasar karena dananya tetap bersumber dari simpanan anggota koperasi.

Kedua, usulan perumusan peraturan presiden (perpres) guna membentuk sebuah badan nasional yang bertugas mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM yang selama ini tersebar di 18 kementerian/lembaga.

"Badan nasional percepatan ini nantilah yang berkoordinasi dengan 18 kementerian dalam program pemberdayaan UMKM jadi kebijakan satu pintu agar visi misi Presiden dan Wapres mencapai zero poverty dapat terwujud," tuturnya.


Menanggapi dukungan ini, Ma'ruf memberikan apresiasi kepada gerakan koperasi yang langsung gerak cepat merespons arah kebijakan pemerintah dan proaktif terjun ambil bagian untuk terlibat dalam perwujudannya.

"Gerakan koperasi pun dapat ambil bagian sebagai agregator terbentuknya Bank Wakaf Mikro di komunitas pesantren. Jadi nanti bila para pelaku UMKM tersebut telah naik kelas, maka pembinaan selanjutnya dapat diteruskan oleh koperasi," pungkas Ma'ruf yang baru-baru ini dianugerahi gelar Bapak Ekonomi Syariah Indonesia.



Simak Video "Penjualan Online Jadi Solusi UMKM Saat Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)