.webp)
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyebut pemerintah harus mempersiapkan sejumlah hal jika opsi ini diterapkan di Indonesia.
"Pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk apabila pemerintah harus terpaksa melakukan lockdown. Kalau itu terjadi jangan sampai lockdowndilakukan tanpa sebuah perencanaan karena dampak negatifnya jauh lebih besar apabila kita mengalami lockdownyang tidak terencana," katanya kepada detikcom, Senin (17/3/2020).
Adapun yang harus dilakukan pemerintah yaitu menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat menengah ke bawah yang bekerja di sektor informal. Hal ini untuk menghindari adanya masalah sosial.
"Mereka (pemerintah) harus siap membantu untuk memberikan bantuan langsung tunai. Mereka (masyarakat menengah ke bawah) harus diberi incomeketika masa lockdown diberlakukan agar tetap bisa berkonsumsi," ujar Piter.
Pengamat Ekonomi David Samual menambahkan, sebelum menetapkan lockdown, pemerintah harus menyiapkan pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Dari sisi logistik pangan terutama, harus ada persiapan kalau mau dilakukan (lockdown)," sebutnya.
Selain itu, juga harus disiapkan penyediaan alat-alat kesehatan yang memadai di sejumlah rumah sakit. Mengingat jika terjadi lockdown lalu lintas barang kemungkinan akan terganggu.
"Harus ada stimulus fiskal dari pemerintah terutama untuk penyediaan alat-alat kesehatan dalam rangka persiapan. Misalnya lockdown kalau alat kesehatannya nggak ada repot juga. Jadi memastikan dulu rumah sakitnya siap, dari jumlah rumah sakitnya, jumlah kamarnya, terus alat-alat kesehatannya," terang David.
(ang/ang)
