Ini Unit Kerja BKN yang Pegawainya Masih Giliran Ngantor

Soraya Novika - detikFinance
Senin, 23 Mar 2020 17:06 WIB
Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Foto: Puti Aini Yasmin
Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan kebijakan baru mengenai mekanisme pelaksanaan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BKN. Aturan baru itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/III/2020 yang merupakan perubahan atas SE Kepala BKN Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) bagi Pegawai di Lingkungan BKN.

"SE baru ini memperbarui sejumlah klausul dalam SE Nomor 2/SE/III/2020," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Paryono dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Senin (23/3/2020).

Sebelumnya, komposisi PNS yang bekerja di kantor dan WFH adalah 50%:50%. Namun, dalam SE terbaru itu ditetapkan seluruh PNS wajib secara penuh bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), kecuali yang bertugas pada unit kerja yang terkait dengan kegiatan pelayanan protokol, pelayanan kesehatan, pelayanan persuratan, pengamanan, teknisi, pengemudi, pelayanan kebersihan dan/atau sesuai dengan kebutuhan

Meski demikian, 7 jenis pekerjaan ini tetap mendapat jatah WFH secara bergilir dengan pembagian yang bekerja di kantor dan WFH 10%:90%.

"Komposisi pegawai yang masuk dalam 7 jenis pekerjaan tersebut pun tetap diatur, yakni 10% bekerja di kantor dan 90% WFH," sambungnya.

Menurut Paryono, pekerja di 7 jenis pekerjaan itu yang diprioritaskan mendapat jatah WFH adalah yang berusia di atas 50 tahun ke atas, pegawai yang menggunakan transportasi umum, dan pegawai yang bertempat tinggal di luar wilayah Provinsi.

"Sementara untuk pegawai yang tidak terlibat pada 7 jenis pekerjaan yang disebutkan di atas, diwajibkan untuk bekerja di rumah dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah," imbaunya.

Terkait penetapan keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor, diatur oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai kewenangannya masing-masing. Sementara untuk lingkungan Kantor Regional BKN diatur oleh masing-masing Kepala Kantor Regional BKN dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Surat Edaran ini sudah berjalan sejak 21 Maret 2020 lalu dan berlaku sampai batas waktu yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada dari pandemi ini.



Simak Video "Tips Aman Berkegiatan Sehari-hari Agar Bebas Virus Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)