Seputar 'Libur' Bayaran Cicilan Kredit, Ini Dia Calon Penerima BLT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menjanjikan pelaku ojol dan taksi online serta nelayan bahwa selama darurat corona cicilan kendaran dibebaskan selama 1 tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara menjelaskan hal tersebut.

Lewat keterangan resminya OJK menjelaskan, kelonggaran membayar cicilan selama 1 tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi yang diatur dalam POJK Stimulus.

Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan WFH.

Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/ataubunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing misal 3,6,9, atau 12 bulan.

Baca selengkapnya di sini: Penjelasan Lengkap Soal 'Libur' Bayar Cicilan dan Debt Collector

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 29,3 juta masyarakat yang masuk ke dalam kelompok 40% termiskin di Indonesia, hingga para kelompok pekerja informal termasuk para pengemudi ojek online (ojol).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kebijakan ini digulirkan pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan ekonomi akibat dampak virus corona (COVID-19).

"Untuk meningkatkan daya beli, kita bagi dalam beberapa kelompok tujuan stimulus, pertama pasti adalah masyarakat rumah tangga termiskin, 40% rumah tangga termiskin, 29,3 juta akan alokasikan dalam bentuk bantuan langsung tunai," kata Susi saat video conference BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Susi menjelaskan, pada kelompok rumah tangga 40% termiskin ini yang baru terdata dengan jelas sebanyak 15,2 juta itu pun data pada program kartu sembako. Sedangkan 14,1 juta sedang didata kembali.

Baca selengkapnya di sini: Top! Driver Ojol hingga Pedagang Pasar Dapat BLT dari Jokowi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 158,2 triliun selama virus corona (COVID-19) masuk ke Indonesia. Dana tersebut untuk menanggulangi dan menangani penyebaran virus tersebut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan dana tersebut berasal dari stimulus I dan II, serta pelebaran defisit anggaran menjadi 2,5% atau meningkat 0,8% dari yang sebelumnya di APBN 2020.

"Berbagai stimulus ekonomi untuk membangun confidence, satu optimisme di tengah situasi sulit, pemerintah terus dampingi seluruh komponen supaya tetap, mampu bangkit dan selesaikan masalah ekonomi. Pemerintah sudah menerbitkan beberapa kali kebijakan stimulus ekonomi," kata Susi saat videoconference BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Baca selengkapnya di sini: Pemerintah Sudah Rogoh Rp 158 T Lawan Corona, Ini Rincian Belanjanya

Nilai dolar AS hari ini tercatat melemah. Rupiah berhasil menggulung mata uang Paman Sam tersebut. Dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) dolar AS tercatat Rp 16.328 menguat dibandingkan Selasa sebesar Rp 16.486.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan kondisi pasar valas di Indonesia saat ini sudah semakin membaik.

"Pasar valas semakin membaik dan penguatan makin stabil. Mekanisme berjalan baik, bid dan over nya membentuk nilai tukar yang baik," kata Perry dalam video conference di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Baca selengkapnya di sini: Rupiah 'Gulung' Dolar AS, Apa Kata BI?

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit Usaha Mikro dan Kecil di bawah Rp 10 miliar debitur perbankan, berupa penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga.

Hal tersebut merupakan salah satu stimulus countercyclical yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada industri perbankan agar menjaga kinerja perbankan tetap tumbuh dengan sehat di tengah pandemi Virus Corona. Lantas apa kata Bank?

Direktur Utama Bank BRI Sunarso mengungkapkan perseroan mengapresiasi relaksasi tersebut dan telah menerbitkan kebijakan internal yang mengakomodir kebijakan tersebut.
Advertisement

"Menindaklajuti POJK No.11/POJK.03/2020, Bank BRI memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dengan plafon paling banyak Rp 10 miliar yang usahanya terdampak akibat dampak Virus Corona berupa relaksasi penetapan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2020).

Baca selengkapnya di sini: Jokowi Minta Bank Tunda Cicilan Kredit UMKM, Ini Respons BRI