Kemenhub-Kemenkes Tak Kompak, Aturan Ojol Bikin Driver Bingung

Menurut Pengamat Perkotaan dan Transportasi dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna, perbedaan kebijakaan terjadi bila keduanya memiliki kepentingan yang berbeda pula.

"Ya itu ada kepentingan, aturannya kan perintah itu dari Presiden yang memerintahkan 1 suara, ini kenapa malah antara Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan Pak Luhut ini beda keputusan," kata Yayat kepada detikcom, Senin (13/4/2020).

Untuk itu,ia berharap Presiden RI Joko Widodo untuk mengambil tindakan di tengah ketidakharmonisan tersebut. Presiden Jokowi diminta tegas menegakkan suatu aturan demi kepentingan bersama.

"Kalau presiden mengatakan adanya PSBB tegaskan saja, 1 suara 1 kepentingan," imbaunya.

Dalam konteks ini, menurutnya pemerintah bisa memilih untuk berpihak kepada keputusan Kementerian Kesehatan lebih dulu. Menimbang aspek kesehatan dan keselamatan diri saat ini lebih utama ketimbang aspek lainnya.

"Tujuan dari kebijakan Menkes itu 1 yaitu keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran. Artinya apa, Menkes itu sudah melingkupi seluruh aspek dalam kondisi seperti ini, sebetulnya tidak boleh ada tawar-tawaran lagi, harus dikedepankan aspek keselamatan, kesehatan dan pencegahan dari penyakit," pungkasnya.