Kontrak Bisnis Tak Bisa Dibatalkan Seenaknya karena Corona

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 15 Apr 2020 13:53 WIB
Mahfud Md
Foto: Mahfud Md (Andika-detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan penetapan virus Corona (COVID-19) sebagai bencana nasional tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak bisnis yang telah disepakati sebelum adanya Keppres tersebut.

Status bencana nasional untuk isu COVID-19 ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

"Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam karena menyebarnya COVID-19, itu tidak bisa secara otomatis dijadikan dasar untuk membatalkan atau menyimpangi kontrak-kontrak bisnis yang sudah dibuat sebelum keluarnya Keppres ini," kata dia dikutip detikcom, Rabu (15/4/2020).

Namun adanya Keppres tersebut, lanjut dia dapat dijadikan sebagai landasan untuk menegosiasikan ulang kontrak-kontrak bisnis yang sudah ada, dengan tetap mengindahkan aturan yang ada.

"Karena Keppres itu bersifat pemberitahuan tentang terjadinya force majeur maka itu memang dijadikan pintu masuk untuk renegosiasi, renegosiasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat. Jadi tidak bisa secara otomatis lalu (Keppres) ini membatalkan kontrak-kontrak yang sudah ada," jelasnya.

Pemerintah pun, ungkap Mahfud, sudah turun tangan dalam meringankan beban pelaku bisnis yang mungkin kesulitan melaksanakan kontrak imbas merebaknya virus Corona.

"Adapun soal campur tangan negara untuk meringankan pelaksanaan kontrak karena kesulitan, karena problem ekonomi yang sekarang terjadi itu, maka itu sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur tentang peringanan cara pembayaran, penundaan pembayaran, penundaan pembayaran bunga dan sebagainya. Dan negara menanggung itu," ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan, dia jelaskan sudah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tetang Stimulus Perekonomian Nasional dan juga sudah ada Surat Edaran Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank yang mengatur hal-hal seperti dijelaskan di atas.

"Jadi jangan disalah kaprahkan tentang Keppres Nomor 12 Tahun 2020 itu sebagai sesuatu yang secara otomatis bisa membatalkan kontrak-kontrak yang sudah dilakukan," tambahnya.



Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/ara)