Mengupas Dampak Bencana Nasional Corona yang Ditetapkan Jokowi

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Edy Priyono berpendapat, dampak Corona sebagai bencana nasional ialah untuk mendukung realokasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk penanganan virus Corona.

"Pengaruh secara langsung tidak banyak. Status sebagai bencana nasional sebenarnya bisa menjadi pintu bagi realokasi anggaran. Tapi realokasi dan refocusing anggaran kan sudah dilakukan sebelum penetapan tersebut. Jadi sudah tidak banyak pengaruhnya terhadap alokasi anggaran," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (14/4/2020).

Pengaruh lainnya bersifat tidak langsung, yaitu bagi dunia usaha terkait perjanjian bisnis yang dilakukan.

"Menurut para praktisi hukum, status bencana nasional masuk dalam kategori force majeur. Hal itu membuat salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak bisa memaksakan isi perjanjian pada pihak lain. Pihak-pihak tersebut harus duduk bersama untuk mencari solusi. Hal itu berpengaruh pada perjanjian kerja di perusahaan (terkait PHK dan sebagainya), perjanjian kredit antara debitur dengan lembaga keuangan dan sebagainya," jelasnya.

"Kita berharap penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional dapat menjadi pijakan bagi pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi yang baik, sehingga dampaknya terhadap perekonomian dapat diminimalkan," ujarnya.

Terakhir, menurut Edy dengan ditetapkan status tersebut juga akan membuka peluang bagi Indonesia mendapatkan bantuan dari dunia internasional. Bantuan yang dia maksud, bisa berupa bantuan dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah dari negara lain.

"Pengaruh paling signifikan adalah dalam hal bantuan internasional. Sehingga status sebagai bencana nasional, terbuka peluang bagi dunia internasional (pemerintah dan/atau non pemerintah) untuk membantu Indonesia dalam menangani COVID-19," pungkas Edy.