.webp)
Beberapa pihak menilai anggaran Rp 20 triliun program tersebut lebih baik digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT).
Mendengar hal itu Menteri Koordinator bidan Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara. Dia menjawab pemerintah sudah menyiapkan banyak BLT untuk dampak wabah COVID-19.
"Terkait dengan Kartu Pra Kerja kita sudah punya banyak BLT dan itu seperti sudah dijelaskan dalam BLT itu ada paketnya Rp 105 triliun. Di dalam paket Rp 105 triliun tambahan untuk Kartu Pra Kerja sebesar Rp 10 triliun," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/4/2020).
Airlangga menjelaskan, Kartu Pra Kerja dimasukan kepada program Jaring Pengaman Sosial karena pemerintah menilai wabah COVID-19 sudah menghantam banyak sektor usaha. Sehingga berpotensi menimbulkan banyak PHK ataupun karyawan yang dirumahkan.
"Karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock, demand shock, supply shock dan production shock. Maka tentu kita memberikan kepada mereka yang dirumahkan. Kartu Pra Kerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini sifatnya juga sementara, artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi Kartu Pra Kerja sesuai desain awal yaitu untuk upskilling dan reskilling," tuturnya.
Dengan jawaban itu, Airlangga seakan menegaskan bahwa pemerintah belum berniat untuk mengalihkan anggaran Kartu Pra Kerja untuk BLT.
"Saya juga akan menjawab bahwa untuk BLT ini sudah banyak. Mulai dari PKH 20 juta. Kemudian PPMT yang ditambahkan 200 ribu nanti ada padat karya di Kementrian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR. Sehingga ini menjadi salah satu dari pada jaringan pengaman sosial, bukan satu-satunya," tegasnya.
Simak Video "Video WHO soal Ilmuwan China Temukan Virus Corona Baru Mirip Penyebab Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)
