.webp)
Program Kartu Pra Kerja mendapat banyak kritik, salah satunya adanya biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta rupiah yang disediakan pemerintah. Biaya tersebut nantinya digunakan para peserta untuk membeli paket pelatihan sesuai keterampilan yang dipilih.
Pelatihan Pra Kerja dilakukan secara online selama di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Pelatihan online ini disajikan dengan video yang kualitas kontennya tidak berbeda jauh dengan kontek di YouTube dan media sosial seperti Instagram.
"Materi pelatihan juga harus dievaluasi, kalau sekedar motivasi, atau pengetahuan dasar memang banyak di platform yang gratis, jangankan YouTube, di Instagram juga banyak artis bagikan tutorial make up, chef bertaraf internasional bagikan video memasak secara cuma-cuma, nggak perlu bayar ya," kata peneliti dari Indef, Bhima Yudhistira saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (23/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bhima menilai pemerintah harus segera memperbaiki kualitas konten pelatihan yang nantinya diakses oleh para peserta. Bahkan menurut dia sebaiknya pemerintah menghentikan sementara program Kartu Pra Kerja dan mengevaluasi kembali seluruh program ini.
Selama masa evaluasi, kata Bhima, pemerintah sementara bisa mengubah konsep Kartu Pra Kerja sebagai penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang saat ini benar-benar dibutuhkan masyarakat khususnya yang terdampak Corona.
"Korban PHK juga banyak berusia tua, bagaimana bisa ikut pelatihan online kalau laptop atau smartphone saja ada yang tidak punya. Jadi Kartu Pra Kerja ini lelucon saja di tengah krisis," jelasnya.
Setelah pandemi Corona selesai, Bhima melanjutkan, pemerintah bisa mengembalikan konsep Kartu Pra Kerja seperti semula, di mana menjadi tempat peningkatan kompetensi para calon pekerja atau menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha.
Pemberian pelatihan, dikatakan Bhima juga harus diperbanyak dalam bentuk tatap muka dan pelatihan online hanya sebagai pelengkap.
"Jadi saya sarankan pemerintah lebih baik pertajam lagi kontennya. Pada saat recovery terjadi sebaiknya model pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) yang diperbesar, ada tatap muka dengan instruktur dan peralatan lengkap," katanya.
(hek/ara)
