Pengusaha Taman Wisata 'Menjerit', Ramai-ramai Minta Bantuan Pemerintah

Pengusaha Taman Wisata 'Menjerit', Ramai-ramai Minta Bantuan Pemerintah

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 24 Apr 2020 17:45 WIB
Dampak Corona membuat taman kota dan tempat bermain kosong melompong. Tidak ada rama-ramai dan keriuhan anak-anak.
Ilustrasi Foto: AP/Foto
Jakarta - Pengusaha pariwisata mengaku merugi imbas adanya virus Corona (COVID-19). Sejak adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah obyek wisata ditutup. Untuk itu, pengusaha minta bantuan ke pemerintah agar obyek wisata bisa bertahan sampai pandemi berakhir.

Ketua Umum Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Bambang Soetanto berharap pemerintah memberikan insentif pajak kepada pihaknya. Dia juga meminta pemerintah memberikan bantuan sosial hingga bantuan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

"Dengan stimulus-stimulus yang ada dari pemerintah apakah itu bidang keuangan yang disebutkan ada keringanan kredit mungkin pinjaman, pajak, asuransi, bantuan sosial, pesangon, THR, ada barang berupa sembako, makanan jadi, alat kesehatan, keringanan listrik dan lain sebagainya. Itu sangat diharapkan oleh para management dari obyek wisata," kata Bambang dalam acara MarkPlus Industry Roundtable Sektor Pariwisata melalui virtual, Jumat (24/4/2020).

Dengan bantuan itu, diharapkan obyek wisata bisa tetap berjalan. Saat ini sendiri pihaknya hampir tak lagi memiliki pendapatan. Sedangkan banyak pegawainya yang harus tetap dikasih makan.

"Jadi semua ini harus ada suatu stimulus yang dapat kita sampaikan sebagai asosiasi kepada para teman-teman di anggota obyek wisata. Kita sekarang menghadapi kesulitan yang sangat-sangat maksimal," ucapnya.


Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy mempertanyakan sudah sejauh mana implementasi dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Sampai saat ini pihaknya mengaku belum mendapatkan bantuan apa-apa.

"Kita terima kasih yang namanya stimulus-stimulus untuk industri. Tapi kita itu kemarin tanggal 15 sudah ada rapat dengan DPR Komisi X sampai kemarin saya cek hasil rapat itu katanya belum diteken oleh ketuanya. Mohon ini sebab industri dari daerah terutama itu bagaimana seperti nunda tarif listrik, pajak dan lain-lain kita belum tahu sekarang sampai di mana," ucapnya.




(ang/ang)

Hide Ads