.webp)
Untuk menjadi peserta Kartu Pra Kerja diutamakan masyarakat yang terdampak virus Corona (COVID-19). Sisa kuotanya, peserta akan dipilih secara acak oleh sistem yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan program Kartu Pra Kerja.
Hal itu menjadi pertanyaan besar oleh Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Ajib Hamdani. Menurutnya, kemungkinan penerima Kartu Pra Kerja tidak tepat sasaran sangat besar karena tidak ada alat ukur yang jelas.
"Permasalahan di lapangan, ada yang bisa mengakses dan ada yang tidak, tidak ada aturan jelas yang menentukan dia bisa masuk dan tidak. Ada yang bisa masuk padahal tidak membutuhkan. Bagaimana mengukur dia benar-benar butuh atau tidak?" katanya melalui telekonferensi, Senin (27/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ajib menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan para asosiasi pengusaha. Yang menurutnya memiliki data jelas terkait pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lain sebagainya. Dengan begitu, penerima akan lebih tepat sasaran.
"Sebagai gambaran, HIPMI adalah infrastruktur kawan-kawan pengusaha yang sudah ada di 34 provinsi, di 400 seluruh Kabupaten/Kota. Dengan struktur yang sudah terbangun di seluruh Kabupaten/Kota, kami tahu siapa saja yang di PHK, siapa saja yang butuh, kami punya datanya," jelasnya
Menanggapi itu, Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan ingin bersifat adil dalam memilih peserta Kartu Pra Kerja, sehingga lebih memilih menggunakan sistem acak.
"Kami mengalami kesulitan asosiasi mana yang didahulukan. Asosiasi kan lebih dari satu, untuk itu kami menentukan ini jangan sampai memiliki bias subjektif. Semua sektor ingin didahulukan. Untuk menghindari bias-bias supaya kita tidak dibilang milih satu sektor, daftar yang sudah prioritas kami acak agar lebih adil," kata Panji dalam kesempatan yang sama.
(eds/eds)
