Cek di Sini! Sederet Keringanan Pajak di Tengah Corona

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 28 Apr 2020 02:00 WIB
Gedung Kementrian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. File/detikFoto.
Gedung Ditjen Pajak/Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta -

Pemerintah menyiapkan sederet insentif pajak untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari COVID-19. Keringanan ini diberikan bukan hanya untuk wajib pajak orang pribadi tapi juga wajib pajak badan.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan dalam rangka penanganan dampak COVID-19 pemerintah sudah memberikan dukungan pajak dengan menerbitkan 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 28 Tahun 2020 dan PMK Nomor 34 tahun 2020.

"Khusus terkait dengan perpajakan PMK 28 tahun 2020 ini memberikan pembebasan atas pemberian fasilitas terhadap barang-barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (27/4/2020).

Fasilitas tersebut diberikan kepada badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19.

Barang impor dalam rangka penanganan wabah COVID-19 yang dimaksud di antaranya obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya.

Selain itu fasilitas dukungan pajak ini juga diberikan untuk jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19, di antaranya jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik, dan manajemen, jasa persewaan, serta jasa pendukung lainnya.

Selain insentif pajak pertambahan nilai, untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 pemerintah juga memberikan pembebasan dari pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan, seperti pasal 22 dan pasal 22 impor, pasal 21 dan pasal 23.

Lalu untuk PMK Nomor 34 tahun 2020 pemerintah menambah kemudahan bagi semua pihak untuk mendapatkan barang impor terkait keperluan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang di dalam negeri.

"Terkait barang-barang yang diimpor yang digunakan untuk keperluan penanganan COVID-19 ini diberikan fasilitas kepabeanan, bea masuk yang dibebaskan. Apabila biaya masuk dibebaskan, pajak yang terutang dari pada waktu setiap kegiatan impor dibebaskan," terangnya.

Klik halaman berikutnya >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Corona RI Naik Lagi, Per 22 Januari Tambah 13.632 Kasus"
[Gambas:Video 20detik]