.webp)
Program Kartu Pra Kerja kerap mendapat sorotan tajam. Mulai dari pelatihan yang disebut mirip konten gratisan di YouTube, hingga pelatihan yang dinilai tidak efektif karena dilakukan secara online.
Lalu, pemerintah harus apa?
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai pemerintah harus melakukan pelatihan lanjutan setelah pandemi virus Corona berakhir. Jadi peserta yang sekarang tidak hanya mengikuti pelatihan secara online.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang memang lagi pandemi, tidak bisa mencari kerja tapi setelah pandemi harusnya skill itu dibutuhkan. Tapi kalau pengetahuannya setelah pandemi hilang kan menjadi sia-sia. Dia harus ikut yang benarnya jadi tidak sekadar sekarang online. Kalau dia di daerah ya itu dilakukan di daerah masing-masing, kerja sama dengan lembaga pelatihan pada tingkat lokal sehingga mereka bisa mendapat pelatihan offline yang memang dibutuhkan," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (3/5/2020).
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menambahkan, pemerintah harus menggandeng dunia usaha untuk menyerap peserta dari Kartu Pra Kerja.
"Penting sekali untuk penyerapan hasil pelatihan supaya lebih efektif. Kecuali kalau untuk pelatihan yang ingin berwirausaha, bukan untuk melamar ke perusahaan ya tidak perlu," ujar Faisal dihubungi secara terpisah.
Menurutnya, saat ini pemerintah belum ada upaya untuk menghubungkan antara peserta dengan dunia usaha. Sehingga efektifitas peserta mendapat pekerjaan setelah mengikuti pelatihan dinilai rendah.
"Kekurangannya menurut saya bridging antara orang yang sudah dilatih dengan dunia usahanya. Selama itu belum ada upaya untuk bagaimana me-link-kan lulusan yang dilatih dengan dunia industri, saya pikir efektifitasnya rendah," ucapnya.
(eds/eds)
