Anggaran Desa dan PUPR Dialihkan untuk Penanganan Corona

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga melakukan penambahan realokasi anggaran menjadi Rp 44,58 triliun, yang sebelumnya Rp 24,53 triliun. Sehingga anggarannya tahun ini tersisa Rp 75,63 triliun, dari keseluruhan Rp 120,2 triliun.

Hal ini dilakukan sesuai arahan Pjresiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan realokasi anggaran dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan untuk memerangi virus Corona.

"Raker yang lalu berupa surat edaran, pada kali ini kita laporkan bahwa itu memang sudah diputuskan di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189.1/KMK.02/2020 bahwa realokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 44,58 triliun," kata Basuki.

Realokasi tersebut berasal dari penghematan beragam kegiatan yang dikurangi atau ditunda. Pertama, dari perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50% dari sisa anggaran yang belum terserap pada tahun anggaran 2020.

Kedua, dari pembatalan paket-paket kontraktual yang belum sempat dilelang. Ketiga, dari rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Tahun Jamak (MYC) sehingga pelaksanaannya lebih diperpanjang, seperti pada pembangunan beberapa bendungan, pembangunan jalan dan jembatan baru.

Terakhir, merubah paket-paket Single Years (SYC) tahun 2020 menjadi paket-paket Tahun Jamak (MYC), termasuk paket-paket kontraktual yang nilainya di bawah Rp 100 miliar.

Anggaran yang direalokasi sedikitnya digunakan untuk program padat karya tunai di pedesaan, hingga untuk membangun sarana observasi dan rumah sakit (RS) khusus Corona di Pulau Galang, Wisma Atlet Kemayoran dan RS Akademi Universitas Gadjah Mada (UGM).