.webp)
Pemerintah telah melakukan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Namun ekonom senior Faisal Basri menilai pemotongan anggaran tersebut dilakukan belum maksimal.
Faisal menilai padahal saat ini perang melawan virus sudah di depan mata dan harus diselesaikan.
"Dengan segala respect saya sampaikan kepada pemerintah. Kalau saya lihat saat ini prioritasnya belum menunjukkan sedang urgent kalau ini krisis," kata Faisal dalam diskusi ILUNI UI, Rabu (13/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: APBN 2021 Diperkirakan Tekor 3,21-4,17% |
Dia mengungkapkan pemerintah seharusnya bisa memangkas kembali anggaran yang tidak krusial di kementerian. Misalnya Kementerian Pertahanan, ada juga anggaran Kementerian PUPR yang bisa dipangkas lagi dan pemerintah melakukan penjadwalan ulang untuk pembangunan infrastruktur.
"Kemudian di PUPR kita mau membangun apa? Sekarang yang harus diselamatkan itu manusianya. Jadi bisa dengan shifting ke proyek padat karya dulu," jelas dia.
Klik halaman berikutnya >>>
Penjadwalan ulang proyek bisa dilakukan dan bukan dibatalkan. Lalu kementerian Agama yang anggarannya saat ini menjadi Rp 62,4 triliun dari Rp 65 triliun. Kementerian Perhubungan menjadi Rp 37 triliun dari Rp 43 triliun.
"Motongnya ecek-ecek. Keadaan normal penghematan yang dilakukan selama ini ya begini nggak mencerminkan ini urgensinya yang saya prihatin yang dipikirkan utang dulu bukan usaha dulu hemat-hemat dulu," katanya.
Kemudian anggaran Kementerian Keuangan yang dinilai hanya dipotong terlalu kecil menjadi Rp 41 triliun dari sebelumnya Rp 43,4 triliun. Lalu Kementerian Ristek yang dipangkas menjadi Rp 2,5 triliun dari sebelumnya Rp 42 triliun.
"Untuk Ristek ini ada realokasi sepertinya ke Kemendikbud yang naik kencang dari Rp 36 triliun ke Rp 70 triliun ini oke lah," jelas dia.
Menurut Faisal ini sama dengan pemangkasan saat kondisi normal dan pemerintah tidak mencerminkan jika saat ini sudah krisis.
Lalu saat ini pemerintah juga masih meneruskan proyek pembangunan ibu kota baru. Menurut dia tidak ada negara lain yang seberani Indonesia untuk membangun ibu kota baru di tengah kondisi saat ini.
Simak Video "Video: Efisiensi Anggaran Kemendikdasmen Turun Jadi Rp 7,27 T"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/ara)
