.webp)
Kedua, pemerintah menggunakan indikator sistem kesehatan. Tolak ukurnya seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan yang bisa merespons untuk pelayanan COVID-19.
"Jadi kalau ada penularan baru atau adanya mesti dirawat itu benar-benar tersedia atau tidak. Jadi misalnya jumlah kasus yang baru itu jumlahnya harus lebih kecil dari kapasitas pelayanan kesehatan yang bisa disediakan. Kapasitas pelayanan kesehataan itu harusnya 60% dari total kapasitas kesehatan itu," terang Suharso.
Dia mencontohkan, sebuah rumah sakit memiliki kapasitas 100 tempat tidur. Maka diwajibkan maksimum 60 tempat tidur khusus untuk COVID-19. Nah jumlah pasien baru COVID-19 yang datang ke rumah sakit tersebut harus di bawah 60 orang atau tidak melebihi kapasitasnya.
"Itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur yang bisa dipakai dalam rangka apakah kita melonggarkan atau tidak melonggarkan, mengurangi atau tidak mengurangi PSBB," tambahnya.
Ketiga, kapasitas pengujian tes COVID-19 terhadap penduduk. Tes ini harus dilakukan secara masif untuk mengetahui seberapa besar penderita COVID-19.
"Nah tes masif kita ini hari ini termasuk yang rendah di dunia, kita baru mencapai 743 per 1 juta, atau sekarang sudah 202.936 orang yang tes. Dengan kapasitas kita yang sudah naik 10 ribu-12 ribu bahkan kemarin tanggal 18 sudah mencapai 12 ribu lebih tes, maka diharapkan dalam 1 bulan kedepan kita bisa mencapai angka 1.838 per 1 juta penduduk," tambahnya.
Dengan 3 indikator pemerintah akan menentukan suatu wilayah bisa melonggarkan PSBB dan siap hidup berdampingan dengan COVID-19 dalam kondisi new normal.
"WHO mensyaratkan R0-nya tadi atau R0 pada waktu T atau RT itu setidaknya dalam waktu 14 hari. Jadi kalau sudah 14 hari itu posisinya di bawah 1 maka dia siap untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB," tutupnya.
Simak Video "Video WHO soal Ilmuwan China Temukan Virus Corona Baru Mirip Penyebab Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]
(das/ang)
