Jakarta -
Pemerintah menyiapkan insentif untuk nelayan berupa bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600 ribu/bulan. Targetnya adalah 1,1 juta nelayan yang terdampak pandemi COVID-19.
"Mereka akan menerima jumlah dana seperti BLT yang lain termasuk BLT dana desa, yang kurang lebih angkanya sekitar Rp 600.000 per bulan per KK (Kartu Keluarga)," kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin dalam konferensi pers virtual, Minggu (31/5/2020).
Awalnya pemerintah ingin memberikan bantuan kepada nelayan dalam bentuk sarana dan prasarana. Namun di kondisi pandemi COVID-19 itu dirasa kurang cocok sehingga diputuskan dalam bentuk tunai.
"Diputuskan jangan (dalam bentuk sarana dan prasarana) karena belum tentu sarana dan prasarana itu dia butuh. Yang dia sangat butuh adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup dulu," jelasnya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program bantuan tersebut adalah Rp 1,2 triliun. Menurutnya pemerintah sudah menyiapkan dananya.
"Ada permintaan tambahan dana kurang lebih sekitar Rp 1,2 triliun untuk tambahan khususnya untuk BLT khusus nelayan. Jadi itu sudah siap. Pemerintah sudah mengakomodir," tambahnya.
Kapan BLT tersebut cair? Klik halaman berikutnya.
Sebanyak 1,1 juta nelayan bakal menerima BLT mulai Juni hingga Desember. Namun Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin menjelaskan pemerintah masih menyempurnakan data yang ada. Sebab belum semuanya masuk ke dalam basis data.
"Bantuan sekarang sedang proses, sekarang sudah jalan, kita katakan sekarang kita masuk mulai bulan Juni sampai September. Nah yang belum masuk itu sekarang lagi sinkronisasi," kata dia dalam konferensi pers virtual, Minggu (31/5/2020).
Berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bantuan tersebut akan dibayarkan tiap bulan sampai Desember.
"Itu akan dibayarkan sampai Desember. Hasil keputusan dalam rapat tersebut akan dibayarkan per bulan. Kenapa tidak langsung akumulatif semua? karena kalau langsung, arahan Menteri Keuangan adalah jangan sampai uang yang diberikan tidak jadi yang dibutuhkan, malah jadi konsumtif," jelasnya.
Terkait penyempurnaan data nelayan penerima bantuan, dia menjelaskan sedang diharmonisasi dengan data Kementerian Sosial (Kemensos).
"Ada penjual, ada pembudidaya, kurang lebih 1,1 juta (orang). Ini yang diharapkan dapat menerima bantuan langsung tunai. Jadi kita bagi dulu siapa yang menerima bantuan langsung tunai. Nah yang jadi kendala pada saat itu setelah kita sinkronisasi dengan datanya teman-teman Kemensos hanya 20% yang masuk basis data tersebut, sehingga perlu dilakukan harmonisasi data tersebut," tambahnya.
Simak Video "Video: Perjuangan Nelayan Palestina Membangun Kembali Mata Pencariannya"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
