.webp)
Tito menyarankan agar KPU dan Bawaslu dapat melakukan penghematan anggaran dalam melakukan Pilkada 2020.
"Prinsip utama adalah kita mau maksimalkan kemampuan daerah untuk biayai tambahan kita juga minta ke KPU dan Bawasu untuk melaksanakan keputusan raker terakhir restrukturisasi atau rasionalisasi," jelas Tito dalam rapat virtual bersama Komisi II DPR, Kamis (11/6/2020).
Tito memaparkan beberapa anggaran yang bisa dihemat, misalnya kegiatan verifikasi langsung calon perorangan di KPU daerah (KPUD), anggarannya menurut Tito bisa ditekan. Dia menilai tidak semua daerah memiliki calon perorangan.
"Karena tidak semua kegiatan yang disusun dalam anggaran kerja KPUD itu dilaksanakan, contohnya verifikasi calon perorangan yang dianggarkan pos KPUD. Namun tidak semua daerah ada calon perorangan, artinya ada dana nggak terpakai," ungkap Tito.
Kemudian beberapa bimbingan teknis bagi penyelenggara Pilkada, anggarannya juga bisa ditekan. Bimbingan itu menurutnya bisa dilakukan dengan virtual ataupun metode lain yang lebih murah.
"Kemudian misalnya bimtek kalau bisa dilakukan virtual dan dengan metode lain, ini pun pos bisa disederhanakan. Dananya bisa dialihkan untuk perlengkapan proteksi penyelenggara maupun pemilih," jelas Tito.
Tito menjabarkan, dari total 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, 204 daerah di antaranya membutuhkan tambahan dana Rp 1,02 triliun. Dana tambahan digunakan untuk membiayai protokol kesehatan dan kemananan COVID-19 saat Pilkada.
"204 daerah sudah komunikasi, total yang memerlukan tambahan APBN yaitu Rp 1,02 triliun," kata Tito.
Rinciannya, Rp 1,02 triliun itu adalah untuk KPUD Rp 908,44 miliar, Bawaslu daerah Rp 76,36 miliar, pengamanan Rp 35,78 miliar. Jumlah ini masih bisa meningkat, pasalnya Komisi Pemilihan Umum belum memberikan standar protokol kesehatan.
(dna/dna)
