Tjahjo Kumolo Beberkan soal Mutasi PNS Hingga Penundaan Tukin

Usulan Tunda Tukin Bukan untuk Mengancam

Tjahjo sebelumnya sempat mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk menunda pencairan tunjangan kinerja (tukin) PNS/ASN yang instansinya belum membereskan tugas penyederhanaan birokrasi. Tjahjo menegaskan usulannya itu tidak ada maksud mengancam pemerintah daerah yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi tersebut.

"Jadi ini untuk merangsang aja bukan mengancam. Karena mereka sudah terima beberapa provinsi," kata Tjahjo.

Lebih jauh, Tjahjo menjelaskan alasan ia ingin Kemenkeu menunda pencairan tukin PNS. Menurutnya, selama ini banyak pemerintah daerah yang berkali-kali mengajukan kenaikan tukin. Padahal, tugas penyederhanaan birokrasi yang diamanhkan tidak kunjung dilaporkan ke pemerintah pusat. Hingga pertengahan Juni ini baru 60% instansi pemerintah yang menyederhanakan birokrasi dengan memangkas struktur organisasi dan pengalihan jabatan. Artinya masih ada 40% instansi yang belum menyelesaikan penyederhanaan birokrasi.

"Jadi sebenarnya begini sekarang ini semakin banyak kementerian lembaga mengajukan peningkatan tukin. Karena tukin ini pak ada yang baru 50% ada yang 60%,70% inginnya maksimal sampai bisa 90%. Kami bilang silahkan tetapi akuntabilitas pemerintahannya juga harus clear dulu, tolong untuk progress reportnya," paparnya.

Lalu, terkait penyederhanaan birokrasi, Tjahjo menjelaskan bahwa yang ia minta bukan memangkas eselon melainkan kepada pemanfaatan jabatan eselon menjadi jabatan fungsional.

"Menurut arahan presiden, penyederhanaan birokrasi itu tidak memangkas. Jadi memang pola pikir dari eselon menjadi pola pikir fungsional, jadi tetap malah meningkat. Justru nanti dari eselon 3 mungkin bisa meningkat. Ini yang sedang kita siapkan dengan ibu Menteri Keuangan dengan detail," pungkasnya.