Jakarta -
Salah satu pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dihujani kritikan dari beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kritikan datang saat Sesditjen Perikanan Tangkap KKP, Yuliadi menyampaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kelautan dan perikanan tahun 2021.
Awalnya, Yuliadi mengatakan KKP menargetkan PNBP sebesar Rp 1 triliun atau lebih tinggi Rp 100 miliar dari target tahun sebelumnya Rp 900,3 miliar.
"Kalau kita lihat target di 2021 meningkat Rp 100 miliar," kata Yuliadi di ruang rapat Banggar DPR RI, Rabu (24/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, peningkatan target PNBP sektor kelautan dan perikanan karena ada potensi pengukuran kapal yang selama ini belum tersentuh.
"Potensinya sekitar Rp 1,36 triliun, jadi kurang lebih targetnya Rp 1 triliun di 2021," ujarnya.
Usai menyampaikan angka tersebut, beberapa anggota Banggar DPR RI pun langsung mengajukan interupsi, salah satunya adalah Hamka Baco Kady dari fraksi Golkar. Dia mempertanyakan mengenai strategi apa yang akan dilakukan KKP untuk mengejar target tersebut.
Pasalnya, menurut Hamka, dalam lima tahun terakhir target PNBP sektor kelautan dan perikanan tidak pernah tercapai.
"Bagaimana bapak bisa proyeksikan Rp 1 triliun, kita bicara 2020 dulu. Gambarkan dulu. Jangan pakai mudah-mudahan, sudah banyak pengalaman, bicara riil lah, pakai logika," ujarnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Kritikan selanjutnya juga datang dari Dolfie Ofp yang berasal dari fraksi PDI-P. Dia meminta KKP untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk mengejar target Rp 1 triliun di 2021.
"Ini sebetulnya dipersiapkan, yang penting ini target coba sandingkan tahun sebelumnya, di tengah-tengah ada intervensi, sehingga dari tahun sebelumnya ke sekarang meningkatnya itu kenapa. Kebijakannya apa dari target 2021," ujarnya.
Meski begitu, ada juga anggota Banggar DPR RI yang memberikan dukungan serta kesempatan kepada KKP untuk memperbaiki paparannya terkait target PNBP di tahun 2021, dia adalah Cucun Ahmad yang berasal dari fraksi PKB.
Menurut dia, pemaparan yang kurang lengkap wajar karena banyak pejabat KKP yang baru setelah adanya pergantian di pucuk pimpinan.
"Kita ini memberikan support apa yang dipaparkan, kita berikan semangat KKP dengan leader baru, karena PNBP kembali ke internal institusi. Tapi berikan alasan kepada kami, karena sebelumnya 2019 sudah mendekati dari Rp 650 miliar, realisasinya Rp 521,8 miliar," ujarnya.
Pimpinan rapat Banggar DPR RI, Said Abdullah pun langsung mengambil keputusan untuk menunda terlebih dahulu pembahasan PNBP sektor KKP. Dia juga mengingatkan kepada KKP agar lebih realistis dalam mengusulkan target PNBP di 2021.
"5 tahun terakhir mau Rp 600 miliar tidak pernah sampai, apakah Rp 1 triliun ini realistis," katanya.
"Kita mengerti problematika yang dihadapi KKP. Pak Sekjen KKP (Antam Novambar) menyampaikan sebagaimana arahan, ini volume atau regulasinya, PDB-nya berapa persen. Kita cukupkan dulu ya," tambahnya.
"Iya," jawab para anggota Banggar DPR.
.webp)
