Boleh Nggak Sih Pengurus Partai jadi Komisaris BUMN?
Isu pengurus partai politik di perusahaan pelat merah atau BUMN kerap menjadi sorotan. Lantaran, hal itu menimbulkan pertanyaan ke publik.
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, ada hal yang tidak bisa disanggah terkait masuknya pengurus partai politik yang kemudian bertentangan dengan peraturan BUMN.
"Isu pengurus partai politik diangkat komisaris BUMN, ada sanggahan-sanggahan awalnya tapi tampaknya ada beberapa yang menurut saya tidak bisa disanggah lagi karena bertentangan Peraturan Menteri BUMN sendiri," katanya dalam teleconference, Minggu (28/6/2020).
+++
Ancaman PHK di Balik Larangan Kantong Plastik
Pengusaha plastik buka suara terkait adanya larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di DKI Jakarta. Aturan itu akan berlaku 3 hari lagi, tepatnya 1 Juli 2020.
Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan aturan ini dapat berdampak kepada adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri daur ulang plastik dan bertambahnya pengangguran di pemulung.
"Pasti akan PHK banyak. Terjadi PHK di recycle plastik dan ada pengangguran tambahan di pemulung," kata Fajar kepada detikcom, Minggu (28/6/2020).
(dna/dna)