Masuk Daftar Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, BPK Buka Suara

Komisioner Ombudsman, Alamsyah Siregar sebelumnya membeberkan mayoritas atau sebanyak 254 orang komisaris BUMN (64%) berasal dari kementerian, sebanyak 112 orang (28%) dari lembaga non kementerian dan akademisi 31 orang (8%).

Lebih rinci lagi, Komisaris BUMN yang rangkap jabatan paling banyak berasal dari Kementerian BUMN 55, Kementerian Keuangan 42, Kementerian PUPR 17, Kementerian Perhubungan 17 orang, dan lain-lain. Kemudian, untuk non kementerian sebanyak 27 dari TNI, Polri 13, Kejaksaan 12, pemerintah daerah 11, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 4, dan lain-lain

"Kementerian Keuangan adalah kementerian yang punya remunerasi tertinggi di Indonesia tapi banyak juga pejabatnya 42 rangkap jabatan dan rangkap penghasilan," kata Alamsyah, dalam teleconferenfce, Minggu (28/6/2020).

"Kami di Ombudsman jadi mulai meragukan remunerasi ini tinggi ini penting atau tidak untuk ASN kalau begini caranya," sambungnya.

Baca juga: Kementerian Blak-blakan Soal Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

(toy/hns)