Kritik Serapan Anggaran Kesehatan, Dahlan Iskan: Program Tidak Jalan

Kritik Serapan Anggaran Kesehatan, Dahlan Iskan: Program Tidak Jalan

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 30 Jun 2020 11:09 WIB
Mantan Dirut PLN yang juga mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Dahlan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu listrik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011-2013. Lamhot Aritonang/detikcom.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keadaan sudah keterlaluan. Kondisi ini ditambah anggaran kesehatan baru terserap 1%. Dahlan mengatakan, kondisi itu menunjukkan jika program tidak jalan.

"Bahwa orang halus seperti Pak Jokowi marah besar berarti keadaan sudah keterlaluan. Misalnya soal anggaran kesehatan itu. Yang baru terpakai 1%" kata Dahlan lewat tulisannya di disway.id seperti dikutip detikcom, Selasa (30/6/2020).

Dahlan sendiri heran dengan anggaran kesehatan yang baru terserap 1% dari nilai total Rp 75 triliun. Ia berharap data yang masuk itu salah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau angka 1% itu benar memang keterlaluan. Berarti program di situ tidak jalan sama sekali. Padahal ini sudah bulan Juli," ujar Dahlan Iskan.

Lebih lanjut, katanya, di era keterbukaan seperti ini semua anggaran harus ditenderkan. Sementara anggaran berlaku 1 Januari yang berarti Februari pengadaan tender. "Jangan-jangan tendernya justru baru dimulai bulan Maret," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Itu berarti tender bersamaan dengan penyebaran Corona. Dia bilang, dengan demikian proses tender bisa terhambat dan tidak mungkin selesai dalam 2 bulan. Menurut, seharusnya proses tender elektronik makin maju dan membuat pelaksanaan tender bisa lebih cepat.

"Maka kalau sampai akhir Juni anggaran baru terserap 1%, kemungkinan besar tersangkut di masalah tender yang belum selesai itu. Jangan-jangan para pemenang tender pun belum ada," kata Dahlan Iskan.

Dari situ kemudian ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari marahnya Jokowi, yakni bagaimana agar pemenang tender sudah diumumkan di awal Maret. Tapi kemudian menjadi pertanyaan siapa yang memonitor dan terus mengawasi jadwal ini.

Pelajaran lain, Menteri Koordinator (Menko) dan menteri boleh hebat tapi pelaksana sesungguhnya adalah dirjen di kementerian.

Berdasarkan pengalaman Dahlan, dirjen terlalu sibuk dengan urusan politik atas. Maka itu, pelaksana kebijakan yang paling sebenarnya adalah para direktur di kementerian.

"Bahkan jangan-jangan para direktur pun hanya sibuk melayani dirjen dan menteri mereka. Maka pelaksana yang lebih sesungguhnya lagi adalah para pejabat yang levelnya di bawah direktur," katanya.

"Jadi negara ini bisa berjalan atau tidak sebenarnya di tangan mereka itu. Itulah yang disebut birokrasi. Ya seperti itu," tutupnya.



Simak Video "Video: kala Jokowi Antar Cucu Liburan di Tengah Masa Penyembuhan"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads