Komentar Dahlan Iskan soal Jokowi yang Marah-marah

Komentar Dahlan Iskan soal Jokowi yang Marah-marah

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 30 Jun 2020 18:30 WIB
Mantan Dirut PLN yang juga mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Dahlan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu listrik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011-2013. Lamhot Aritonang/detikcom.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyita perhatian Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dahlan berkomentar mengenai kemarahan Jokowi melalui laman pribadinya disway.id dengan judul tulisan Marah Besar.

Seperti dikutip Selasa (30/6/2020), Dahlan menilai kemarahan Jokowi menunjukkan kondisi yang sudah keterlaluan.

"Gaya marahnya sangat Jawa. Marah di podium. Dalam bentuk ceramah. Atau arahan. Bukan marah di meja rapat. Mungkin karena beliau seorang presiden. Yang memerankan diri sebagai chairman. Bukan seorang CEO perusahaan," tulis Dahlan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dahlan berpandangan, mungkin presiden berharap menteri koordinator atau Menko yang menjadi CEO. Namun, Menko tak bisa jadi CEO karena sifatnya hanya koordinator bukan pengambil keputusan.

"Sepanjang keputusan masih tetap di tangan menteri, peranan menko sangat terbatas. Ia bisa memanggil para menteri. Memarahi mereka. Tapi marah saja tidak cukup. Yang ambil keputusan tetap menteri. Yang ambil langkah tetap jajaran di kementerian," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Sebab itu, ia menilai, efektifnya seorang Menko ialah tergantung pada wibawanya. Lulut Binsar Pandjaitan misalnya, bisa efektif bukan karena jabatan namun kepribadiannya. Apalagi, kata dia, Luhut seorang jenderal. Tapi, ada yang tak bisa dilakukan seorang Luhut yakni memecat menteri di bawahnya.

Dahlan pun kemudian menuturkan banyak orang halus bisa efektif. Ia juga menilai jika orang halus seperti Jokowi marah besar berarti kondisi sudah keterlaluan.

"Bahwa orang halus seperti Pak Jokowi marah besar berarti keadaan sudah keterlaluan. Misalnya soal anggaran kesehatan itu. Yang baru terpakai 1%," ujarnya.

Padahal, anggaran kesehatan mencapai Rp 75 triliun. Ia pun 'berdoa' jika data yang masuk ke Presiden itu salah. Kembali, jika data itu benar Dahlan menilai itu hal yang keterlaluan.

"Kalau angka 1% itu benar memang keterlaluan. Berarti program di situ tidak jalan sama sekali. Padahal ini sudah bulan Juli," ujarnya.


Hide Ads