Ternyata Ini Biang Kerok Bansos Salah Sasaran

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menjelaskan banyak kabupaten/kota yang tidak memperbaharui data kemiskinan sehingga bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah tak tepat sasaran.

"Faktanya ini sampai hari ini baru 103 kabupaten/kota. Ini juga pesan buat Mendagri, baru 103 kabupaten/kota yang aktif update data kemiskinan. Bayangkan itu, artinya ada 411 kabupaten/kota yang tidak sama sekali update data kemiskinan," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Kondisi tersebut membuat bansos menjadi salah sasaran. Bahkan orang yang sudah meninggal pun masih menjadi sasaran penerima bansos.

"Maka tidak salah atau tidak aneh kalau kita dengar dari mendia sosial maupun berita maupun informasi langsung ketika kami kunjungan kerja, masih banyak tumpang tindih data, masih banyak orang yang sudah meninggal ternyata masih ada namanya," ujarnya.

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa begitu saja memperbaiki data kemiskinan di daerah.

"Pemerintah daerah ini kan punya otonomi. Kementerian Sosial tidak bisa dengan 'slek' masuk begitu, nggak bisa. Kementeriannya Pak Halim (Kementerian Desa) nggak bisa," ujarnya.

"Jadi ini problem kita yang memang mau tidak mau daerah harus mampu memberikan kontribusinya dalam hal datanya," tambah dia.